[POPULER MONEY] Provinsi Berpenduduk Miskin Terbanyak | Nasib Gaji Ke-13

Kompas.com - 17/07/2020, 05:51 WIB
Tukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan.

1. Lima Provinsi di Indonesia dengan Penduduk Miskin Terbanyak, Mana Saja?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14,05 juta orang.

Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Pulau Kalimantan sebanyak 969.640.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

2. Ditanya Soal Gaji Ke-13, Sri Mulyani: Nanti Aja Yah...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih enggan memberikan komentar terkait pencairan gaji ke-13. Padahal biasanya, gaji ke-13 untuk PNS, anggota TNI, dan Polri cair di pertengahan tahun atau memasuki tahun ajaran baru sekolah.

Namun hingga kini, pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai pencairan gaji ke-13.

"Nanti aja yah," ujar Sri Mulyani usai melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (15/7/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selengkapnya, silakan klik di sini.

3. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mengundurkan Diri

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Mochtar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri itu diberikan Zulficar kepada Menteri KKP Edhy Prabowo sejak Selasa, (14/7/2020).

Kepala Biro Humas & KLN KKP, Agung Tri Prasetyo mengatakan, pengunduran diri Zulficar merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.