Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karier Zulficar Mochtar di KKP, Direkrut Susi, Diberhentikan Edhy

Kompas.com - 17/07/2020, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberhentikan M Zulficar Mochtar dari posisinya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Zulficar menjabat posisi eselon I tersebut sejak era Susi Pudjiastuti

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo menjelaskan, pencopotan Zulficar didasarkan sebagai upaya menjalankan tugas strategis melalui manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistem merit.

"Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk pengisian jabatan Pejabat Tinggi Madya Direktur Jenderal Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan," jelas Agung dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).

Agung berujar, Zulficar diberhentikan tugasnya karena merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Polemik Ekspor Benih Lobster hingga Mundurnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP

Dalam pasal 106 beleid menyebutkan, Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

"Maka, sejak Senin (13/7/2020), Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP," kata Agung.

Pencopotan Zulficar dari jabatannya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP dilakukan tak lama setelah mencuatnya polemik dilegalkannya ekspor benih lobster oleh Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sendiri merupakan direktorat di KKP yang berkaitan langsung dengan keluarnya kebijakan ekspor benih lobster. Direktorat ini juga mengurusi perizinan alat tangkap, di mana di KKP juga muncul kebijakan kontroversial lain, yakni pelegalan alat tangkap cantrang. 

Baca juga: Kekayaan Edhy Prabowo, Mantan Prajurit yang Kini Jadi Menteri KKP

Direktorat yang bersangkutan telah menerbitkan Keputusan DJPT Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah WPP-NRI.

Direkrut Susi

Jika menurut versi KKP, Zulficar diberhentikan. Zulficar menyebut dirinya mengundurkan diri dari jabatannya yang disampaikan langsung ke Menteri KKP.

Dalam surat pengundurannya, Zulficar tak menjelaskan alasannya mundur dari jabatan. Namun dia mengaku telah menjelaskan alasan-alasan prinsipnya kepada Menteri Edhy.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Whats New
Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Whats New
Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
IHC RSPP Resmi Jadi Bagian Mayo Clinic, Erick Thohir: Layanan Kesehatan RI Berstandar International

IHC RSPP Resmi Jadi Bagian Mayo Clinic, Erick Thohir: Layanan Kesehatan RI Berstandar International

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+