Lengser dari Dirjen KKP, Zulficar: Mundur atau Dimundurkan, Tak Perlu Heboh atau Drama

Pasal 106 beleid itu menyebutkan, Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

"Maka, sejak Senin (13/7/2020), Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP," kata Agung.

Sebetulnya dalam Pasal 106 ayat (1), JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan presiden.

Dalam ayat (2), JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, dan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS.

Ketentuan di ayat (2) tersebut dapat dikecualikan dalam ayat (3) sepanjang mendapat persetujuan dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri, kepala BKN, dan menteri keuangan.

Baca juga: Menteri Edhy: Lobster di Perairan RI Bisa Bertelur Sampai 27 Miliar