Mundur dari Timsus Menteri Edhy, Chalid Muhammad Minta Ekspor Benur Dievaluasi

Kompas.com - 18/07/2020, 06:42 WIB
Chalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Jelang Debat Kedua di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaChalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Jelang Debat Kedua di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -Chalid Muhammad mundur dari Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Salah satu alasan Chalid mundur dari Tim Khusus Menteri Edhy Prabowo tersebut adalah perlu ada pemisahan kelembagaan antara Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik.

Chalid pun memberikan usulan untuk menjadi perhatian Menteri Edhy, dua di antaranya soal ketepatan ekspor benur dan pelegalan cantrang.

"Secara khusus pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa isu yang menjadi kepedulian kami, yaitu: isu budidaya, isu alat tangkap, isu pembuangan limbah tailing ke Laut, dan isu rencana penambangan pasir laut," kata Chalid dalam pesannya, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Setelah Zulficar, Chalid Muhammad Mundur dari Timsus Menteri Edhy

Terkait isu budidaya, Chalid mengapresiasi komitmen dan kebijakan Menteri Edhy untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam budidaya.

Namun dia menyarankan Menteri Edhy untuk melakukan evaluasi terhadap ekspor benur. Sementara pelaku usaha belum terlihat menyiapkan sarana dan prasarana budidaya secara sungguh-sungguh sebagaimana isi Peraturan Menteri KKP.

"Saat ini mungkin tepat bila ada pengerahan alokasi sumber daya secara besar-besaran agar ketertinggalan Indonesia selama puluhan tahun dari negara lain dalam hal budidaya dapat terkejar," ujar Chalid.

Selanjutnya soal kebijakan alat tangkap yang dilegalkan, anggota KNTI di berbagai tempat telah puluhan tahun menentang penggunaan trawl. Informasi saja, dia masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

"Kami menyarankan ada pembahasan yang mendalam terkait alat tangkap ini agar semua pihak punya persepsi yang sama dan dapat meminimalkan potensi konflik antar nelayan di kemudian hari," tuturnya.

Baca juga: Lengser dari Dirjen KKP, Zulficar: Mundur atau Dimundurkan, Tak Perlu Heboh atau Drama

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X