Perusahaannya Dapat Jatah Ekspor Benih Lobster, Hashim Djojohadikusumo Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo angkat bicara soal perusahaannya yang mendapat izin untuk melakukan budi daya dan ekspor benih lobster.

Dia menegaskan, tidak ada unsur KKN dalam penetapan perusahaannya, PT Bima Sakti Bahari (BSB), sebelumnya perusahaan tersebut bernama PT Bima Sakti Mutiara, yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kami sudah mengekspor mutiara sejak 1986 lewat perusahaan Bima Sakti Bahari. BSB kemudian berancang-ancang pindah ke budidaya hasil laut, seperti lobster, karena ekspor mutiara terhenti," tegas Hashim dikutip dari Harian Kompas, Minggu (19/7/2020).

Hashim diketahui merupakan ayah dari Rahayu Saraswati. Putrinya saat ini tercatat sebagai Direktur Utama BSB dan juga politikus Partai Gerindra.

Baca juga: Polemik Ekspor Benih Lobster hingga Mundurnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP

"Saat kakak saya (Prabowo Subianto) diangkat menteri, puluhan broker mendekati mengajak kerja sama. Saya tak melayani,” kata Hashim.

Hashim menyebut jika perusahaannya memiliki kompetensi di bidang kelautan, karena sudah melakukan budi daya dan ekspor mutiara sejak 1989.

Dia menyebut jika ekspor benih lobster dilakukan sesuai dengan peraturan menteri, dimana ekspor lobster akan dilakukan jika perusahaannya sudah membudidayakannya.

"Tak ada budidaya, tak boleh ekspor. Saya kira tujuannya misinya mulia, kemuliaan dari tujuan ini kok selalu difitnah," kata Hashim dikutip dari akun Youtube Kompas TV.

Baca juga: 2 Pejabat KKP Mundur, Terkait Pelegalan Cantrang?

Hashim menegaskan kalau praktik korupsi juga bertentangan dengan Prabowo Subianto. Menurut dia, tuduhan KKN dalam penunjukan BSB sebagai eksportir lobster tak berdasar.

"Kalau saya mau korupsi, saya korupsi di Kementerian Pertahanan, kalau saya mau korupsi besar-besaran, ngapai saya pilih lobster," ujar Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Menteri Edhy tepis kongkalikong

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyatakan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan KKP. 

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

"Yang memutuskan (perusahaan mana yang boleh mengekspor benih lobster) juga bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Menteri Edhy: Lobster di Perairan RI Bisa Bertelur Sampai 27 Miliar

Dia mengungkapkan, bahwa siapapun yang ingin mendaftar ekspor benih lobster diserahkan kepada tim. Tim lintas direktorat tersebut yang nanti akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum.

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," tegas dia.