Sebagai Menhan, Kenapa Prabowo Sibuk Urus Pertanian?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di sisi lain, pangan sendiri merupakan tupoksi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan melibatkan Kemenhan, pemerintah melibatkan TNI dalam pengolahan lahan pertanian.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kalau hal tersebut masih logis mengingat rekam jejak kakaknya yang lama berkecimpung di sektor pertanian.

"Gerindra harapkan pertanian bagian jadi swasembada pangan. Juga kelautan dan perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. Ini ketahanan pangan ini bukan hal baru," jelas Hashim dikutip dari Kompas TV, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Sebelum menjabat Menhan, Prabowo tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004 hingga 2015.

Selain itu, Prabowo juga merupakan seorang pengusaha yang perusahaannya banyak bergerak di sektor agrobisnis seperti perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Total lahan yang dikembangkan sebagai food estate di Kalteng mencapai 700 ribu hektare. 

Di luar areal (aluvial) gambut, lahan seluas 165.000 hektare disiapkan untuk pengembangan pangan terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pembangunan dan pengelolaannya melibatkan lintas instansi.

”Karena ini cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan kepada Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang tentu didukung Menteri Pertanian dan Menteri PUPR. Di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Presiden Joko Widodo dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Perusahaannya Dapat Jatah Ekspor Benih Lobster, Hashim Djojohadikusumo Buka Suara

Penunjukan Prabowo tentu bukan tanpa alasan. Di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menjelaskan penunjukan Prabowo. Alasannya, bidang pertahanan tak hanya sebatas urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ketahanan pangan juga termasuk di dalamnya.

”Ketahanan di bidang pangan juga jadi salah satu bagian pertahanan. Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa untuk membangun food estate di Kapuas dan Pulang Pisau,” kata Jokowi.

Di balik itu, Jokowi juga mengenal Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-2015 yang saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 juga memiliki visi misi mendorong swasembada pangan.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan, penunjukan Menhan oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin proyek food estate dilandasi perspektif pertahanan negara, seperti diatur UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Baca juga: Kekayaan Edhy Prabowo, Mantan Prajurit yang Kini Jadi Menteri KKP

Pasal 6, kata Dahnil, menyebutkan, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Ancaman dalam pemahaman Kemenhan, kata Dahnil, terdiri dari ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida. Potensi krisis pangan dunia seiring pandemi Covid-19 termasuk kategori ancaman tersebut. Untuk itu, pemerintah mengantisipasi sedini mungkin agar krisis pangan dihindari.

Konsep food estate di Kalteng, Dahnil menjelaskan, adalah pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis pertahanan negara. Food estate bukan program cetak sawah, melainkan pengembangan pusat pangan.

Komoditasnya tak hanya padi, tetapi juga tanaman pangan lain, seperti singkong dan jagung sesuai kondisi lahan.

Baca juga: Pro Kontra Kalung Eucalyptus Kementan yang Diklaim Ampuh Bunuh Corona

”Sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu Kementan dan Bulog, jika suatu saat, dalam kondisi tertentu kita kekurangan suplai pangan. Maka, cadangan pangan siap digunakan,” tutur Dahnil.

Soal model bisnis food estate dan mobilisasi petani, Dahnil tak menjelaskan. Namun, praktiknya, food estate bisa mengarah ke dua model bisnis.

Pertama, pertanian korporasi, yakni ada perusahaan pengelola yang mempekerjakan petani sebagai buruh. Kedua, pertanian korporasi berbasis petani kecil. Artinya, perusahaan berfungsi sebagai penjamin dan petani sebagai pemilik lahan yang jadi mitra.

Baca juga: DPD RI Minta Kementan Fokus Pangan, Bukan Urusi Kalung Antivirus