Kemenkeu Revisi Aturan soal Dana Pensiun, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun akan segera diperbarui. Rencana ini masuk ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, ada dua urgensi utama pemerintah dalam mengganti UU tersebut.

"Pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan memperhatikan perkembangan industri dana pensiun yang stagnan, terutama dana pensiun yang bersifat sukarela, BKF melihat diperlukan adanya perubahan atas beberapa substansi ketentuan UU 11/1992 tentang Dana Pensiun," ujar Adi seperti dilansir Kontan.co.id, Senin (16/7/2020).

Baca juga: 400 Karyawan Garuda Indonesia Pilih Pensiun Dini

Menurut Adi, stagnasi dana pensiun yang bersifat sukarela, tecermin dari rendahnya total dana kelolaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam industri dana pensiun.

Kedua, tujuan utama revisi UU ini adalah membangun sistem pensiun yang dapat memberikan hasil optimal atas perlindungan pada pekerja di Indonesia.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan beban yang wajar bagi pemberi kerja sehingga bisa meningkatkan iklim investasi, serta dapat mengakumulasi dana jangka panjang secara cepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Adi menilai hal ini diperlukan juga dalam konteks percepatan pemanfaatan bonus demografi, serta antisipasi kondisi demografi Indonesia yang akan memasuki aging population (populasi yang menua).

Lebih lanjut Adi menjelaskan, beberapa hal utama yang perlu diatur dalam revisi UU ini, antara lain adalah ketentuan yang dapat mendorong percepatan kepesertaan program pensiun secara signifikan, perbaikan desain pensiun, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan perbaikan tata kelola investasi.

Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai insentif perpajakan yang dapat diberikan, ketentuan mengenai waktu penarikan dana, serta ketentuan mengenai pengelolaan aset yang harus dilaksanakan secara optimal dan hati-hati dengan memperhatikan kesesuaian aset dan liabilitas program.

Baca juga: Jonan Akui Biaya Urus Tanaman Lebih Besar dari Uang Pensiun Menteri