Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI: Pemulihan Ekonomi Global Bakal Lebih Lama

Kompas.com - 20/07/2020, 15:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengemukakan kontraksi perekonomian global terus berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan kembali penyebaran Covid-19 di beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal, sejalan penerapan protokol kesehatan.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh menjadi terbatas.

"Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah, volume perdagangan dan harga komoditas dunia lebih rendah dari perkiraan. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat, didorong oleh lambatnya pemulihan ekonomi global dan meningkatnya geopolitik AS-China," kata Onny dalam siaran pers, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Tim Pemulihan Ekonomi Dibentuk, Erick Thohir Langsung Tancap Gas

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 juga diperkirakan terkontraksi, dengan level terendah pada Mei 2020.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh oleh kontraksi ekonomi domestik pada April-Mei 2020, sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Namun perkembangan terkini Juni 2020 menunjukkan perekonomian mulai membaik seiring relaksasi PSBB, meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi Covid-19," sebut Onny.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, BI telah melakukan sejumlah kebijakan. Bank sentral telah menurunkan suku bunga acuan BI-7DRRR sebesar 25 bps menjadi 4 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 4,75 persen.

Baca juga: Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan suku bunga dengan 4 langkah bauran kebijakan, yaitu melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah, memperkuat ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK.

"Kemudian mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi," sebut Onny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com