AP II Tiadakan Pemeriksaan SIKM di Bandara Soetta dan Halim, Ini yang Masih Dicek

Kompas.com - 21/07/2020, 05:01 WIB
Calon penumpang menyerahkan dokumen hasil tes rapid negatif COVID-19 kepada petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Meski penerbangan telah kembali dibuka dengan persyaratan  seperti penumpang harus dengan memiliki hasil rapid atau PCR test negatif COVID-19, suasana di Bandara Soekarno Hatta masih terpantau sepi. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRACalon penumpang menyerahkan dokumen hasil tes rapid negatif COVID-19 kepada petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Meski penerbangan telah kembali dibuka dengan persyaratan seperti penumpang harus dengan memiliki hasil rapid atau PCR test negatif COVID-19, suasana di Bandara Soekarno Hatta masih terpantau sepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan saat ini sudah tidak ada lagi pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) dan Halim Perdanakusuma (Jakarta).

Hal ini menyusul keputusan Pemprov DKI Jakarta yang sudah tidak memberlakukan lagi SIKM dan menggantinya dengan pemeriksaan Corona Likelihood Metric (CLM).  Adapun untuk pemeriksaan CLM saat ini juga belum dilakukan di Soekarno-Hatta.

Director of Operation & Service PT Angkasa Pura II Muhamad Wasid mengatakan, saat ini pemeriksaan yang dilakukan terhadap traveler yang mendarat di Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma hanya terkait Health Alert Card (HAC) atau electronic Health Alert Card (e-HAC), serta pengukuran suhu tubuh melalui thermal scanner.

“Sudah tidak ada lagi pemeriksaan SIKM, namun tetap dilakukan pemeriksaan HAC atau e-HAC, dan pengukuran suhu tubuh bagi penumpang yang tiba,” ujar Wasid dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Menhub Usul SIKM Dihapuskan

Adapun untuk HAC atau e-HAC diisi oleh traveler sebelum melakukan perjalaan atau saat memproses keberangkatan di bandara keberangkatan (origin), dan dilakukan pemeriksaan HAC di bandara tujuan (destination).

Saat memproses keberangkatan, traveler juga menjalani protokol pemeriksaan identitas diri dan pemeriksaan surat hasil rapid test atau PCR test.

Sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 09/2020. Surat keterangan uji tes PCR dan rapid test kini berlaku 14 hari dari pada saat keberangkatan, dari sebelumnya tiga hari untuk rapid test dan tujuh hari untuk PCR.

Secara umum, kata Wasid, proses keberangkatan kini lebih sederhana karena dokumen yang dipersyaratkan hanya identitas diri serta surat hasil rapid test atau PCR test.

Baca juga: Kereta Jakarta-Bandung Belum Beroperasi akibat SIKM, Dirut KAI Surati Anies

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Link Net Dapat Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari CIMB Niaga, Untuk Apa?

Link Net Dapat Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari CIMB Niaga, Untuk Apa?

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Whats New
Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Whats New
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Whats New
[POPULER MONEY]  Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

[POPULER MONEY] Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

Whats New
Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Whats New
BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

Whats New
49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

Rilis
Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Whats New
Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Work Smart
Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X