Realisasi PEN Masih Rendah, Pemerintah Perlu Longgarkan Birokrasi

Kompas.com - 21/07/2020, 11:40 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) SHUTERSTOCKIlustrasi virus corona (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) untuk program kesehatan dan perlindungan sosial tercatat masih rendah.

Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan birokrasi dan membuat regulasi yang bisa mendorong percepatan penyerapan.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, hingga 17 Juli 2020, penyerapan anggaran program kesehatan baru mencapai 7,22 persen, atau Rp 6,32 triliun dari total alokasi Rp 87,55 triliun.

Baca juga: Jadi Ketua Satgas PEN, Ini yang Akan Dilakukan Budi Gunadi Sadikin

Pada perlindungan sosial realisasinya baru mencapai 37,96 persen atau sebesar Rp 30,15 triliun dari alokasi Rp 203,9 triliun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan, pemerintah perlu mengupayakan percepatan penyerapan anggaran PEN untuk mendorong daya beli masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan melonggarkan birokrasi.

"Demi dampak stimulus yang lebih cepat, pemerintah perlu melonggarkan proses birokrasi, terutama dalam hal penyerapan untuk stimulus bantuan sosial," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Ia menjelaskan, pelonggaran birokrasi ini, termasuk di dalamnya adalah percepatan verifikasi untuk stimulus medis, bantuan sosial, dan bantuan yang diserahkan langsung kepada individu-individu penerima bantuan.

Baca juga: Penjual Martabak dan Ikan Pindang Dapat Kucuran KUR PEN

Tidak hanya dari sisi birokrasi, pemerintah juga perlu mempercepat penerbitan-penerbitan regulasi yang mendasari stimulus, guna mendorong rasa aman bagi birokrat dalam hal pencairan stimulus.

"Dengan adanya pelonggaran dan percepatan regulasi ini diharapkan stimulus dapat terserap perekonomian, dan dampak ekonomi dari krisis Covid-19 dapat dibatasi," kata dia.

Josua mengatakan, pandemi Covid-19 memang suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya (unprecedented), di mana sebuah krisis kesehatan menyebabkan krisis ekonomi pada tatanan ekonomi global. Termasuk pada ekonomi Indonesia.

Penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha. Tak kecuali pada sektor ekonomi non-formal akibat kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh sebab itu, langkah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PEN dinilai sudah tepat. Hanya saja, memang penyerapannya serta produktivitasnya perlu semakin didorong.

Baca juga: Untuk PEN Pesantren, Pemerintah Siapkan Dana Rp 2,6 Triliun

"Sehingga daya beli masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat pra-sejahtera bisa meningkat dan di saat bersamaan dapat mengurangi potensi masyarakat berpenghasilan menengah untuk turun kelas menjadi masyarakat pra-sejahtera," pungkasp Josua.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut, rinciannya sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

Rilis
Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Whats New
Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Whats New
Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Whats New
Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Whats New
Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Whats New
Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Whats New
IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

Whats New
Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Rilis
Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Work Smart
Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Polemik Pangan di Awal Tahun: Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi

Polemik Pangan di Awal Tahun: Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi

Whats New
Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X