Pemerintah Diharapkan Bisa Fasilitasi Kemitraan bagi Petani Tembakau

Kompas.com - 21/07/2020, 16:13 WIB
Ilustrasi: Petani mengecek kualitas tembakau di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kompas.com/Puthut Dwi PNIlustrasi: Petani mengecek kualitas tembakau di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah petani berharap pemerintah bisa memfasilitasi untuk kemitraan guna meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi Covid-19.

Dengan kemitraan, petani tembakau dapat memaksimalkan produktivitas sehingga petani tidak terbebani meskipun sektor ini tengah mengalami perlambatan.

Harapan agar pemerintah mendorong pengembangan kemitraan melalui suatu kebijakan, setidaknya ditegaskan oleh Rifai, salah seorang petani tembakau yang berdomisili di Malang, Jawa Timur.

“Kami mengharapkan kehadiran pemerintah, misalnya dengan membuatkan draft mengenai kemitraan antara para petani dengan perusahaan mitra. Pemerintah berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kemitraan ini, serta menjembatani antara petani tembakau dan pihak perusahaan mitra,” ujar Rifai dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dalam keterangan resminya, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Sementara itu, Medi Traji, petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah mengungkapkan manfaat dan pentingnya kemitraan. Petani mendapatkan kepastian harga, pendampingan dari perusahaan mitra, mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen. Di lain sisi, industri mendapat pasokan yang kontinyu.

“Bergabung dengan kemitraan, ada kepastian yang kami rasakan. Masalah-masalah yang dihadapi mulai dari proses penanaman sampai penjualan, ada surveyor pendampingnya. Inilah mengapa kemitraan itu penting,” papar Medi.

Meski demikian, petani kemitraan saat ini tengah khawatir dengan faktor kenaikan cukai rokok, yang berpotensi mengerek harga dan mempengaruhi kuota serapan dari perusahaan mitra.

Merespon harapan petani tembakau akan adanya kebijakan yang mendorong kemitraan saling menguntungkan, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro menegaskan aturan terkait kemitraan tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau.

“Kementan akan menyelenggarakan public hearing terkait penyusunan draft peraturan kemitraan. Kami ingin sebelum diterapkan ada respon dari stakeholder. Tentunya ini sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan. Kami menyadari, memang hasil akhirnya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Yang pasti kami akan terus melakukan perbaikan,” ujar Bagus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X