Pemerintah Diharapkan Bisa Fasilitasi Kemitraan bagi Petani Tembakau

Kompas.com - 21/07/2020, 16:13 WIB
Ilustrasi: Petani mengecek kualitas tembakau di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kompas.com/Puthut Dwi PNIlustrasi: Petani mengecek kualitas tembakau di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah petani berharap pemerintah bisa memfasilitasi untuk kemitraan guna meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi Covid-19.

Dengan kemitraan, petani tembakau dapat memaksimalkan produktivitas sehingga petani tidak terbebani meskipun sektor ini tengah mengalami perlambatan.

Harapan agar pemerintah mendorong pengembangan kemitraan melalui suatu kebijakan, setidaknya ditegaskan oleh Rifai, salah seorang petani tembakau yang berdomisili di Malang, Jawa Timur.

“Kami mengharapkan kehadiran pemerintah, misalnya dengan membuatkan draft mengenai kemitraan antara para petani dengan perusahaan mitra. Pemerintah berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kemitraan ini, serta menjembatani antara petani tembakau dan pihak perusahaan mitra,” ujar Rifai dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dalam keterangan resminya, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Sementara itu, Medi Traji, petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah mengungkapkan manfaat dan pentingnya kemitraan. Petani mendapatkan kepastian harga, pendampingan dari perusahaan mitra, mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen. Di lain sisi, industri mendapat pasokan yang kontinyu.

“Bergabung dengan kemitraan, ada kepastian yang kami rasakan. Masalah-masalah yang dihadapi mulai dari proses penanaman sampai penjualan, ada surveyor pendampingnya. Inilah mengapa kemitraan itu penting,” papar Medi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, petani kemitraan saat ini tengah khawatir dengan faktor kenaikan cukai rokok, yang berpotensi mengerek harga dan mempengaruhi kuota serapan dari perusahaan mitra.

Merespon harapan petani tembakau akan adanya kebijakan yang mendorong kemitraan saling menguntungkan, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro menegaskan aturan terkait kemitraan tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau.

“Kementan akan menyelenggarakan public hearing terkait penyusunan draft peraturan kemitraan. Kami ingin sebelum diterapkan ada respon dari stakeholder. Tentunya ini sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan. Kami menyadari, memang hasil akhirnya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Yang pasti kami akan terus melakukan perbaikan,” ujar Bagus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Whats New
Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Whats New
4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Whats New
Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Whats New
Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Rilis
Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Rilis
LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

Whats New
Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Whats New
Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Rilis
Cek Formasi CPNS Kejaksaan 2021, Ada Untuk Lulusan SMA

Cek Formasi CPNS Kejaksaan 2021, Ada Untuk Lulusan SMA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X