BPK: Jiwasraya 100 Persen Milik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 21/07/2020, 19:57 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan bahwa ada kewajiban pemegang saham pengendali untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terjadi di manajemen atau yang diakibatkan karena kesalahan manajemen.

Hal ini dikaitkan tuntutan para nasabah Jiwasraya kepada pemerintah untuk bertanggungjawab atas kerugian mereka. Apalagi Jiwasraya sepenuhnya milik pemerintah.

"Jiwasraya itu 100 persen milik pemerintah. Untuk itu, maka kewajiban kontingensi yang seharusnya muncul pemerintah harus bertanggungjawab, itu harus dimitigasi," katanya dalam konfrensi pers virtual, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Kerugian Jiwasraya akibat Investasi di RDPT sejak 2008

Oleh sebab itu, BPK menyarankan kepada pemerintah untuk mengukur tingkat risiko dari kerugian nasabah Jiwasraya.

"Inilah yang kami minta agar pemerintah mengukur berapa sebenarnya tingkat kedalaman atau tingkat risiko yang akan muncul seandainya kontigensi menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini termasuk dalam rekomendasi temuan dari Laporan Keuangan Pemerintah tersebut," ujarnya.

Agus menjelaskan, perhitungan tingkat risiko pada Jiwasraya tentunya akan melihat dari ekuitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena Jiwasraya merupakan usaha dari BUMN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini akan terkait dengan penyertaan modal pemerintah yang ada di Jiwasraya. Karena modal perhitungannya pemerintah mengikuti equity yang ada di BUMN," ucapnya.

Menurut Agus, seandainya terdapat kerugian yang menghambat ekuitas sedemikian besar maka nilai penyertaan modal BUMN di pemerintah tersebut harus dikurangi.

BPK mengindikasi sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

Dari 31 temuan permasalahan, ada 13 poin yang disorot BPK. Dua di antaranya adalah soal dana pensiun dan asuransi di 2 perusahaan pelat merah yang tengah menjadi sorotan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X