Kata Luhut, Rapid Test Buatan Lokal Cukup Bayar Rp 75.000

Kompas.com - 21/07/2020, 21:46 WIB
Kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan saat ini sudah ada alat tes diagnostik cepat atau rapid test buatan lokal yang harganya Rp 75.000.

Dia meminta masyarakat bisa mengoptimalkan penggunaan rapid test buatan dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan impor. Alat tes cepat lokal ini dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT). Selain itu, keakuratan rapid test lokal juga sudah teruji.

"Dulu itu dihargai Rp 150.000, sekarang dibuat BPPT Rp 75.000 dengan akurasi 98 persen. Mudah-mudah bisa turun lagi," kata Luhut dalam konferensi pers peresmian RDF di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2020).

Dia meminta masyarakat bisa lebih mencintai produk dalam negeri. Kalaupun ada kekurangan, sebaiknya disampaikan dengan cara yang bijak agar bisa terus diperbaiki oleh produsen pembuatnya.

Baca juga: Luhut: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Beberapa Negara Lain

"Jadi, saya pikir kalau kita cinta buatan Indonesia, kita kompak, jangan cari-cari salah, kalau kurang ya pastilah ada yang kurang, enggak mungkin sempurna. Nah itu yang harus kita kritik atau kita sampaikan dengan cara-cara yang santun," kata Luhut.

Ia mengungkapkan, tak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan kebijakan yang dikeluarkannya, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apalagi Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kami untik berbuat yang terbaik buat rakyatnya," kata Luhut.

Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura ini juga menyinggung pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana dirinya didapuk sebagai salah satu Wakil Ketua I Komite Kebijakan.

Baca juga: Sewa Ratusan Pesawat, Garuda Harus Bayar Rp 1 Triliun Per Bulan


Luhut menjelaskan, melalui pembentukan komite tersebut, pemerintah fokus melakukan penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian yang tengah terpuruk.

"Presiden sudah umumkan kemarin, kami sudah dipanggil dilakukan secara terpadu. Jadi penanganan Covid-19 dengan ekonomi, jadi itu akan berseiring," ujar dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Whats New
Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Whats New
Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Whats New
Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Whats New
BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

Whats New
Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Smartpreneur
AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

Whats New
Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Whats New
Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Whats New
BI: Fitch Pertahankan Peringkat 'BBB' Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

BI: Fitch Pertahankan Peringkat "BBB" Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

Whats New
120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

Whats New
Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Whats New
Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Rilis
Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X