Kata Luhut, Rapid Test Buatan Lokal Cukup Bayar Rp 75.000

Kompas.com - 21/07/2020, 21:46 WIB
Kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan saat ini sudah ada alat tes diagnostik cepat atau rapid test buatan lokal yang harganya Rp 75.000.

Dia meminta masyarakat bisa mengoptimalkan penggunaan rapid test buatan dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan impor. Alat tes cepat lokal ini dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, keakuratan rapid test lokal juga sudah teruji.

"Dulu itu dihargai Rp 150.000, sekarang dibuat BPPT Rp 75.000 dengan akurasi 98 persen. Mudah-mudah bisa turun lagi," kata Luhut dalam konferensi pers peresmian RDF di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2020).

Dia meminta masyarakat bisa lebih mencintai produk dalam negeri. Kalaupun ada kekurangan, sebaiknya disampaikan dengan cara yang bijak agar bisa terus diperbaiki oleh produsen pembuatnya.

Baca juga: Luhut: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Beberapa Negara Lain

"Jadi, saya pikir kalau kita cinta buatan Indonesia, kita kompak, jangan cari-cari salah, kalau kurang ya pastilah ada yang kurang, enggak mungkin sempurna. Nah itu yang harus kita kritik atau kita sampaikan dengan cara-cara yang santun," kata Luhut.

Ia mengungkapkan, tak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan kebijakan yang dikeluarkannya, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apalagi Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kami untik berbuat yang terbaik buat rakyatnya," kata Luhut.

Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura ini juga menyinggung pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana dirinya didapuk sebagai salah satu Wakil Ketua I Komite Kebijakan.

Baca juga: Sewa Ratusan Pesawat, Garuda Harus Bayar Rp 1 Triliun Per Bulan


Luhut menjelaskan, melalui pembentukan komite tersebut, pemerintah fokus melakukan penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian yang tengah terpuruk.

"Presiden sudah umumkan kemarin, kami sudah dipanggil dilakukan secara terpadu. Jadi penanganan Covid-19 dengan ekonomi, jadi itu akan berseiring," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Rilis
 ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

Whats New
Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Whats New
Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Rilis
Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Whats New
Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Rilis
Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Rilis
Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Rilis
Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Whats New
Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Whats New
Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Rilis
Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Whats New
Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Work Smart
 Kuartal III-2021, Penjualan SMKL Naik 22 Persen

Kuartal III-2021, Penjualan SMKL Naik 22 Persen

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.