Kata Luhut, Rapid Test Buatan Lokal Cukup Bayar Rp 75.000

Kompas.com - 21/07/2020, 21:46 WIB
Kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuahkan hasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan saat ini sudah ada alat tes diagnostik cepat atau rapid test buatan lokal yang harganya Rp 75.000.

Dia meminta masyarakat bisa mengoptimalkan penggunaan rapid test buatan dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan impor. Alat tes cepat lokal ini dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT). Selain itu, keakuratan rapid test lokal juga sudah teruji.

"Dulu itu dihargai Rp 150.000, sekarang dibuat BPPT Rp 75.000 dengan akurasi 98 persen. Mudah-mudah bisa turun lagi," kata Luhut dalam konferensi pers peresmian RDF di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2020).

Dia meminta masyarakat bisa lebih mencintai produk dalam negeri. Kalaupun ada kekurangan, sebaiknya disampaikan dengan cara yang bijak agar bisa terus diperbaiki oleh produsen pembuatnya.

Baca juga: Luhut: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Beberapa Negara Lain

"Jadi, saya pikir kalau kita cinta buatan Indonesia, kita kompak, jangan cari-cari salah, kalau kurang ya pastilah ada yang kurang, enggak mungkin sempurna. Nah itu yang harus kita kritik atau kita sampaikan dengan cara-cara yang santun," kata Luhut.

Ia mengungkapkan, tak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan kebijakan yang dikeluarkannya, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apalagi Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kami untik berbuat yang terbaik buat rakyatnya," kata Luhut.

Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura ini juga menyinggung pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana dirinya didapuk sebagai salah satu Wakil Ketua I Komite Kebijakan.

Baca juga: Sewa Ratusan Pesawat, Garuda Harus Bayar Rp 1 Triliun Per Bulan


Luhut menjelaskan, melalui pembentukan komite tersebut, pemerintah fokus melakukan penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian yang tengah terpuruk.

"Presiden sudah umumkan kemarin, kami sudah dipanggil dilakukan secara terpadu. Jadi penanganan Covid-19 dengan ekonomi, jadi itu akan berseiring," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X