Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Diperintah Erdogan, Bagaimana Sebenarnya Kondisi Ekonomi Turki?

Kompas.com - 22/07/2020, 10:33 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Turki dan presidennya, Recep Tayyip Erdogan, jadi sorotan dunia terkait kebijakannya mengubah fungsi hagia Sophia menjadi masjid. Pada awal Juli lalu, Erdogan mengumumkan kalau status Hagia Sophia adalah masjid.

Hagia Sophia adalah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Istanbul. Selama ini, tempat bersejarah tersebut difungsikan sebagai museum sejak tahun 1930-an atau setelah revolusi di Turki yang dipimpin Kemal Ataturk.

Sikap pemerintah Turki yang mengubah bangunan peninggalan Romawi Timur itu memicu kontroversi dunia. Ini karena Hagia Shopia sebelumnya adalah katedral Kristen Ortodoks yang dibangun oleh Kaisar Byzantium Justinian I pada abad keenam.

Sebagai informasi, Erdogan saat ini menjabat sebagai Presiden Turki. Dia sebelumnya menduduki posisi Perdana Menteri sejak tahun 2003 hingga 2014. Sebelum memimpin Turki, Erdogan adalah Wali Kota Istanbul periode 1994-1998. 

Baca juga: Bandingkan dengan Turki, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Relatif Stabil

Pada 2017 lalu, bersama partainya AKP, Erdogan yang sudah tak bisa lagi menjabat perdana menteri, mendorong dilakukannya refrendum untuk mengubah konstitusi sistem parlementer ke presidensial, sehingga membuatnya bisa kembali berkuasa di Turki.

Lalu, bagaimana kondisi ekonomi Turki selama masa pemerintahan Erdogan?

Dilansir dari CNBC, Rabu (22/7/2020), kondisi ekonomi Turki bisa dikatakan tengah terperosok dalam krisis dan belum juga pulih sejak beberapa tahun lalu.

Lira, mata uang Turki, anjlok di level paling rendah terhadap valuta asing pada Mei 2020 lalu. Sementara itu, inflasi pada bulan Juni dilaporkan cukup tinggi yakni sebesar 12,6 persen.

Setali tiga uang, cadangan devisa Turki juga menyusut drastis sehingga tak bisa berbuat banyak untuk menutup pengeluaran impor barang maupun utang luar negerinya. Menurut para analis ekonomi, sejauh ini belum tampak adanya perbaikan dalam waktu dekat.

Baca juga: Segini Harga Jet Tempur Eurofighter Typhoon yang Mau Diborong Prabowo

"Lira masih overvalue. Belum lagi utang luar negeri yang terus meningkat dalam mata uang asing. Sepertinya lira akan kembali terdepresiasi dalam beberapa bulan ke depan jika ada intervensi kebijakan fiskal," kata Can Selcuki, Direktur Pelaksana Istanbul Economics Research.

Para ekonom di Turki sudah mengusulkan agar pemerintah mengambil kebijakan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Namun Presiden Erdogan tampaknya kurang setuju.

Sebaliknya, Erdogan malah meminta bank sentral memotong suku bunga untuk alasan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran, terutama setelah negara berpenduduk 82 juta itu dihantam pandemi virus corona.

Ibarat jatuh tertimpa tangga, ekonomi Turki yang sudah sempoyongan harus kembali tertekan karena serangan pandemi Covid-19. Sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan devisa dan lapangan kerja Turki dalam kondisi babak belur akibat pandemi.

Baca juga: Daftar 10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar Dunia, RI Urutan Berapa?

Sementara itu, Bank Sentral Turki tetap mempertahankan suku bunga di level 8,25 persen sepanjang Juni lalu. Lira sempat anjlok di titik paling rendah pada Mei lalu. Setiap 1 dollar AS bernilai 6,85 lira Turki. Nilai lira bisa lebih rendah jika negara itu tak melakukan redenominasi. 

Sementara mengutip laporan Moody pada awal bulan ini, pasar akan merespon negatif terhadap sejumlah kebijakan ekonomi Turki dan memprediksi ekonomi negara itu akan mengalami kontraksi hingga 5 persen di tahun 2020.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com