Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 22/07/2020, 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lembaga baru ini dibentuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

Komite baru ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penunjukan Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

Baca juga: Serikat Pekerja Gugat Erick Thohir, Pertamina Buka Suara Soal Restrukturisasi

"Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia.

Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian.

Menteri BUMN Erick Thohir berujar, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Dirinya Sempat Beli Klub Inter Milan

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu. Kegiatan ekonomi yang terganggu berdampak pada lonjakan jumlah penganggur dan penduduk miskin.

”Kita tidak mau akibat normal baru masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan. Kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal ini ada irisan. Setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama,” tutur dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Rilis
Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Whats New
Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Whats New
Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Whats New
Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.