Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 22/07/2020, 13:16 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir  (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (7/7/2020). Kehadiran Menteri Erick untuk berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ANTARA FOTO/Adam Bariq/app/aww.
 ANTARA FOTO/ADAM BARIQMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (7/7/2020). Kehadiran Menteri Erick untuk berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ANTARA FOTO/Adam Bariq/app/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lembaga baru ini dibentuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

Komite baru ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penunjukan Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

Baca juga: Serikat Pekerja Gugat Erick Thohir, Pertamina Buka Suara Soal Restrukturisasi

"Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia.

Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian.

Menteri BUMN Erick Thohir berujar, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Dirinya Sempat Beli Klub Inter Milan

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu. Kegiatan ekonomi yang terganggu berdampak pada lonjakan jumlah penganggur dan penduduk miskin.

”Kita tidak mau akibat normal baru masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan. Kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal ini ada irisan. Setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama,” tutur dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X