Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lembaga baru ini dibentuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

Komite baru ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penunjukan Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

Baca juga: Serikat Pekerja Gugat Erick Thohir, Pertamina Buka Suara Soal Restrukturisasi

"Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia.

Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian.

Menteri BUMN Erick Thohir berujar, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Dirinya Sempat Beli Klub Inter Milan

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu. Kegiatan ekonomi yang terganggu berdampak pada lonjakan jumlah penganggur dan penduduk miskin.

”Kita tidak mau akibat normal baru masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan. Kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal ini ada irisan. Setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama,” tutur dia.