OJK Sebut Rasio Kredit Macet Mulai Meningkat, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 23/07/2020, 14:00 WIB
Ilustrasi NPL Thinkstockphotos.com/5432actionIlustrasi NPL

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasio kredit macet atau non performing loan ( NPL) mulai mengalami peningkatan.

Peningkatan NPL ini utamanya diakibatkan adanya perbankan yang tidak memaksimalkan aturan relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sampai dengan Mei 2020, rasio NPL perbankan sudah mencapai 3,01 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya.

Baca juga: Kredit Macet Sebelum Corona Bisa Dapat Relaksasi Juga?

"Berkaitan dengan NPL, sudah slightly naik, menjadi 3,01 persen sedangakan sebelumnya hanya 2,8-2,9 persen," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (27/3/2020).

Menurutnya, kenaikan NPL tersebut diakibatkan adanya perbankan yang masih belum memaksimalkan aturan POJK 11 Tahun 2020.

Padahal, perbankan sudah melaksanakan kebijakan relaksasi kredit. Namun, masih terdapat bank yang melakukan pembentukan cadangan kredit.

"Kita melihat perbankan, beberapa bank yang tidak 100 persen mengoptimalkan POJK 11 dalam arti pembuatan cadangan, di restruktur iya, tapi pembuatan cadangan tetap dibuat, ada beberapa bank yang ktia lihat begitu," tuturnya.

Melalui POJK 11, perbankan tidak perlu melakukan pembentukan cadangan dengan adanya keterlembatan pembayaran kredit akibat restrukturisasi.

 

Baca juga: NPL Bank Kecil Terus Naik

Sebab, kredit yang direstruktur terhitung masih lancar, sehingga seharusnya tidak mengganggu likuiditas perbankan.

Namun, beberapa perbankan justru masih membentuk pencadangan, sehingga mengakibatkan rasio NPL bertambah.

"Ini slightly NPL naik," kata dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Wimboh menyebutkan pihaknya telah membagi menjadi dua macam perhitungan rasio NPL.

"Kita mempunyai tracking 2 angka, angka NPL yang berdasarkan restructure, dan angka NPL yang tidak berdasarkan restructure," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X