Susi Pudjiastuti: Mohon Maaf, Saya Anti Perdagangan Pakai Kuota

Kompas.com - 23/07/2020, 17:12 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Twitter Susi PudjiastutiMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku anti terhadap perdagangan yang memakai kuota maupun perdagangan yang menjual plasma nutfah.

Pernyataan ini dia sampaikan menanggapi perdagangan benih lobster yang merupakan plasma nutfah dengan menerapkan sistem kuota.

Eksportir pun diwajibkan untuk melepasliarkan 2 persen lobster hasil budidaya.

Baca juga: Susi Pudjiastuti soal Ekspor Benih Lobster: Kita Pakai Akal Sehat Saja, Kenapa Mesti Menghidupi Vietnam?

"Kalau sekarang ini dibuka lalu ada kuota, mohon maaf saya ini sangat anti perdagangan yang memakai kuota. Saya ini sangat anti sistem ekonomi plasma dan inti plasma. Ini prinsip pribadi," kata Susi dalam diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Karena anti terhadap perdagangan plasma nutfah, Susi menggunakan kewenangannya untuk melarang ekspor benih lobster saat menduduki orang nomor satu di KKP.

Kewenangan itu sebagai cerminan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Indonesia poros maritim dunia, dan memerangi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

"Akhirnya saya pergunakan wewenang saya untik menjaga laut menjadi masa depan bangsa, perangi illegal fishing. Perang melawan illegal fishing itu sudah saya suarakan sejak tahun 2005," papar Susi.

Baca juga: Perbedaan Susi dan Edhy Soal Penenggelaman Kapal Maling Ikan

Susi juga menyampaikan, dia baru mengetahui benih lobster boleh diekspor dan diperjualbelikan saat telah menduduki posisi menteri. Hal ini akhirnya menjadi jawaban dari kebingungannya selama ini mengapa benih lobster makin jarang di laut Indonesia.

"Sebelumnya saya tidak tahu. Akhirnya menjelaskan kenapa lobster di Banten makin sedikit. Pangandaran dulu tahun 1998 masih dapat 2 ton sehari," pungkasnya.

Sebelumnya, menteri KP Edhy Prabowo mengizinkan penangkapan benih lobster untuk dibudidaya maupun diekspor. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020, mengganti aturan yang sebelumnya, yakni Permen Nomor 56/2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Whats New
Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Whats New
Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X