"Kalau Benur Punah, Sejarah Akan Menghukum Edhy Prabowo..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Tb Ardi Januar mengatakan sejarah akan mencatat dampak kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo, termasuk terkait ekspor benih lobster atau benur.

"Kami lihat 2-3 tahun ke depan kalau benur itu punah seperti yang dikhawatirkan, sejarah akan menghukum Edhy Prabowo," ujar Tb Ardi dalam diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

"Tapi kalau dalam kurun waktu yang sama, lapangan kerja tercipta, pemasukan nelayan bertambah, mohon maaf harus diakui Permen 12/2020 adalah solusi," sambung dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti soal Ekspor Benih Lobster: Kita Pakai Akal Sehat Saja, Kenapa Mesti Menghidupi Vietnam?

Tb berujar, semangat Menteri Edhy mengesahkan ekspor benih lobster tak lain untuk mencari solusi dan mengembangkan budidaya.

Sebab kata dia, di era Menteri KKP sebelumnya, nelayan dan pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat penerimaan, tapi penyelundup selalu ada.

Terkait kebijakan ekspor benih lobster, kini telah bertambah 6 perusahaan yang diizinkan untuk mengekspor benih lobster.

Dengan ditambahnya 6 perusahaan, maka total eksportir benur berjumlah 37 perusahaan dari yang sebelumnya 31 perusahaan.

"Saya mendapatkan update, ada 37 perusahaan yang terdaftar. Ada CV, UD (usaha dagang), dan ada koperasi, macam-macam. Ada belasan ribu nelayan juga yang terdaftar," kata Tb.

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Sudah Legal, Penyelundupan Belum Surut

Tb mengatakan, tim yang mengesahkan 37 perusahaan itu tidak dipilih berdasarkan kedekatannya dengan sang menteri. Kata dia, usaha ekspor lobster sangat terbuka, tidak ada batasan bagi seluruh masyarakat.

"Tidak ada penunjukan langsung, tidak ada tender, tidak ada batasan. Kami tidak membatasi, siapapun boleh karena dijamin oleh UU bahwa setiap masyarakat berhak untuk usaha," ujar Tb.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Mohon Maaf, Saya Anti Perdagangan Pakai Kuota

Pencabutan aturan era Susi itu ditandai dengan peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Aturan baru tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020. Ekspor dan budidaya lobster dibolehkan dengan berbagai ketentuan.

Beberapa di antaranya adalah eksportir wajib membudidayakan benih lobster. Eksportir yang telah berhasil membudidayakan lobster ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan.

Eksportir juga harus melepasliarkan 2 persen lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen.

Baca juga: 2 Pejabat KKP Mundur, Edhy Prabowo: Saya Pikir Itu Hak