Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Pemerintah untuk Pengusaha Tambang dan Smelter Bijih Nikel

Kompas.com - 23/07/2020, 20:06 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Pemerintah bahkan menyatakan siap memberikan sanksi tegas kepada pengusaha tambang dan smelter yang nakal tidak patuh dengan aturan soal harga jual bijih nikel.

“Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun," ujar Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Masih Temukan Penjualan Nikel di Bawah Harga Produksi

"Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama," sambungnya.

Seto menambahkan, ada sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM). Bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.

Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Kalau Benur Punah, Sejarah Akan Menghukum Edhy Prabowo...

"Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin,” kata Seto

Hal ini  disampaikan usai pemerintah melakukan rapat koordinasi (rakor) penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter secara virtual.

Peserta rakor meliputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM.

 Baca juga: Pantau Transaksi Jual Beli Nikel, Pemerintah Bentuk Satgas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harta Warren Buffett Bertambah Jadi Rp 2.143 Triliun, Ini Pendongkraknya

Harta Warren Buffett Bertambah Jadi Rp 2.143 Triliun, Ini Pendongkraknya

Whats New
PUPR Gelontorkan APBN Rp 68,57 Triliun untuk Bangun Sarana Prasarana Dasar IKN

PUPR Gelontorkan APBN Rp 68,57 Triliun untuk Bangun Sarana Prasarana Dasar IKN

Whats New
Apa Itu Keamanan Finansial dan Cara Mewujudkannya?

Apa Itu Keamanan Finansial dan Cara Mewujudkannya?

Earn Smart
OJK Nilai Ekonomi Syariah RI Belum Optimal, Bakal Perkuat Bank dan BPR Syariah

OJK Nilai Ekonomi Syariah RI Belum Optimal, Bakal Perkuat Bank dan BPR Syariah

Whats New
Stabilisasi Harga Pangan, ID FOOD Genjot Stok Gula hingga Cabai

Stabilisasi Harga Pangan, ID FOOD Genjot Stok Gula hingga Cabai

Whats New
Ingat, Pendaftaran Program Kartu Prakerja 63 Berakhir Hari Ini

Ingat, Pendaftaran Program Kartu Prakerja 63 Berakhir Hari Ini

Whats New
Indonesia Bakal Tambah Impor Beras, Totalnya 3,6 juta Ton Tahun Ini

Indonesia Bakal Tambah Impor Beras, Totalnya 3,6 juta Ton Tahun Ini

Whats New
Transaksi TikTok Shop Masih di Aplikasi yang Sama, Wamendag Minta Tokopedia-TikTok Patuhi Regulasi

Transaksi TikTok Shop Masih di Aplikasi yang Sama, Wamendag Minta Tokopedia-TikTok Patuhi Regulasi

Whats New
Fitch Ratings Ingatkan Risiko Fiskal Menengah RI Akan Naik, Mengapa?

Fitch Ratings Ingatkan Risiko Fiskal Menengah RI Akan Naik, Mengapa?

Whats New
Rincian Daftar Gaji PNS dan PPPK Terbaru 2024

Rincian Daftar Gaji PNS dan PPPK Terbaru 2024

Whats New
'Groundbreaking' Kelima di IKN Dilaksanakan Pekan Ini, Ada Kantor Bank Mandiri dan BRI

"Groundbreaking" Kelima di IKN Dilaksanakan Pekan Ini, Ada Kantor Bank Mandiri dan BRI

Whats New
Soal PKL Wajib Sertifikat Halal, Asosiasi UMKM: Mereka Belum Siap, Sosialisasi Juga Kurang

Soal PKL Wajib Sertifikat Halal, Asosiasi UMKM: Mereka Belum Siap, Sosialisasi Juga Kurang

Whats New
Toffin App dari Toffin Indonesia Bantu Bisnis F&B Jadi Mudah

Toffin App dari Toffin Indonesia Bantu Bisnis F&B Jadi Mudah

Whats New
Pekan Ini Kemendag Akan Panggil Tokopedia Pastikan Taat Aturan Permendag PPMSE

Pekan Ini Kemendag Akan Panggil Tokopedia Pastikan Taat Aturan Permendag PPMSE

Whats New
Staf Ahli Sri Mulyani Sebut Porsi Aset Keuangan Syariah RI Masih 10,81 Persen

Staf Ahli Sri Mulyani Sebut Porsi Aset Keuangan Syariah RI Masih 10,81 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com