Peringatan Pemerintah untuk Pengusaha Tambang dan Smelter Bijih Nikel

Kompas.com - 23/07/2020, 20:06 WIB
Salah satu pekerja di pabrik feronikel Antam di Pomalaa menunjukan feronikel Dok. Humas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM Salah satu pekerja di pabrik feronikel Antam di Pomalaa menunjukan feronikel

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Pemerintah bahkan menyatakan siap memberikan sanksi tegas kepada pengusaha tambang dan smelter yang nakal tidak patuh dengan aturan soal harga jual bijih nikel.

“Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun," ujar Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Masih Temukan Penjualan Nikel di Bawah Harga Produksi

"Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama," sambungnya.

Seto menambahkan, ada sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM). Bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.

Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kalau Benur Punah, Sejarah Akan Menghukum Edhy Prabowo...

"Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin,” kata Seto

Hal ini  disampaikan usai pemerintah melakukan rapat koordinasi (rakor) penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter secara virtual.

Peserta rakor meliputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM.

 Baca juga: Pantau Transaksi Jual Beli Nikel, Pemerintah Bentuk Satgas



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.