Restrukturisasi Jiwasraya, Pemerintah Dinilai Perlu Mengkategorisasi Nasabahnya

Kompas.com - 23/07/2020, 20:41 WIB
Warga melintasi karangan bunga di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Karangan bunga tersebut berasal dari korban terdampak kasus asuransi Jiwasraya yang mengharapkan lembaga terkait untuk memberikan keadilan bagi mereka. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintasi karangan bunga di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Karangan bunga tersebut berasal dari korban terdampak kasus asuransi Jiwasraya yang mengharapkan lembaga terkait untuk memberikan keadilan bagi mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal tersebut diharapkan bisa meyakinkan nasabah dalam hal ini pemegang polis baik itu, nasabah saving plan maupun tradisional.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menyarankan, pemerintah dan manajemen baru Jiwasraya harus lebih dulu melakukan pengkategorisasian kelompok nasabah sebelum melakukan restrukturisasi dan pembayaran.

Sebab, pemerintah harus memetakan kelompok nasabah mana saja yang memang dirasa membutuhkan dana segera, terutama nasabah tradisional yang berangkat dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Saya yakin ada data yang sangat lengkap untuk pengkategorian. Nasabah yang memang dirasa membutuhkan dana segar sesegera mungkin untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini harus diprioritaskan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: BPK: Jiwasraya 100 Persen Milik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Fajar menambahkan, apapun skema dan bentuk restrukturisasinya, keseriusan dan niat baik dari pemerintah dapat meyakinkan bahwa dana pemegang polis bisa dicairkan.

Sebab, saat ini para nasabah tampaknya sudah tidak peduli lagi akan bunga yang ditawarkan oleh pihak asuransi. Yang terpenting, nilai pokok dari uang mereka dapat terselamatkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi kesimpulannya, jika ditanya sudah tepat atau belum, menurut saya tidak ada pilihan lain, dan pemerintah wajib bertanggung jawab atas dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi pelat merah tersebut," kata Fajar.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah melakukan restrukturisasi terhadap seluruh polis nasabah Jiwasraya. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan membentuk perusahaan baru bernama Nusantara Life.

Nantinya, perusahaan tersebut akan membawa polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi baik pemegang polis tradisional maupun saving plan.

Dengan restrukturisasi melalui Nusantara Life,  ketentuan bunga nasabah juga direncanakan untuk  diturunkan. Misalnya, untuk pemegang polis yang bunganya masih tinggi atau mencapai 13 persen bisa turun menjadi 6-7 persen.

Jika pemegang polis setuju dengan skema restrukturisasi tersebut, maka mereka akan diajak negosiasi oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding asuransi mulai Agustus 2020 dan ditargetkan negosiasi selesai pada Desember 2021.

Baca juga: Keuangan Jiwasraya 2019: Kewajiban Rp 52 Triliun, Modal Minus Rp 34 Triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Rilis
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Whats New
Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Whats New
Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Whats New
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Whats New
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Sri Mulyani: Strategi dan Arah Pemulihan Sudah Benar

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Sri Mulyani: Strategi dan Arah Pemulihan Sudah Benar

Whats New
Kurangi Ketergantungan Dollar AS, BI dan Jepang Perkuat Penggunaan Rupiah-Yen

Kurangi Ketergantungan Dollar AS, BI dan Jepang Perkuat Penggunaan Rupiah-Yen

Whats New
Luncurkan 2 SPKLU,  Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Luncurkan 2 SPKLU, Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Whats New
Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Whats New
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Whats New
Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Whats New
Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Ekonom: Ada Pengaruh Low Base Effect di 2020

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Ekonom: Ada Pengaruh Low Base Effect di 2020

Whats New
Ekonomi Kuartal II 2021 Tumbuh 7,07 Persen, Hipmi Beberkan Indikator Pendukungnya

Ekonomi Kuartal II 2021 Tumbuh 7,07 Persen, Hipmi Beberkan Indikator Pendukungnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X