Saling Sindir Kubu Edhy Vs Susi soal Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 25/07/2020, 07:43 WIB
Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ADITYA PRADANA PUTRAFoto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mengklaim bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, dan negara.

"Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No 12 Tahun 2020 ini, semua pihak mendapat keuntungan," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar dalam keterangannya, seperti dikutip Antara, Sabtu (25/7/2020).

Menurut dia, regulasi tersebut membuat nelayan yang menangkap benih mendapat nilai ekonomi, para pembudidaya juga menerima nilai ekonomi, para pengusaha yang melakukan ekspor juga mendapat untung, dan negara pun mendapat pemasukan.

Ardi juga menjelaskan bahwa keputusan menetapkan Peraturan Menteri KP No 12/2020 adalah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli di bidang kelautan perikanan dan ekonomi.

Baca juga: Harga Benih Lobster di Nelayan Cuma Rp 3.000, di Pengepul Rp 20.000

Selain itu, ujar dia, keterlibatan para ahli merupakan perintah langsung dari Menteri Edhy agar beleid yang ambil benar-benar matang.

Alasan lain KKP mengeluarkan Permen 12 Tahun 2020 adalah keluh kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya Permen KP 56/2016, yang melarang pengambilan benih untuk dibudidaya sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat.

Sebagai informasi, Permen 56/2016 merupakan aturan yang dikeluarkan Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

"Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup," kata dia.

Baca juga: Ada Eksportir yang Iming-imingi Nelayan Jadi Penangkap Benih Lobster?

Ia mengungkapkan bahwa saat pengambilan benih lobster dilarang, ironisnya, penyelundupan terus berjalan, yang berakibat tidak hanya nelayan dan pembudidaya yang terpuruk ekonominya, negara juga mengalami kerugian.

Berdasarkan data PPATK, lanjutnya, kerugian negara sebagai imbas penyelundupan benih lobster mencapai Rp 900 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

Whats New
Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Rilis
Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Spend Smart
IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

Whats New
Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Smartpreneur
Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Whats New
BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X