Tidak Terima Disebut Tak Mengerti Korporasi, Ini Respon Adian Napitupulu

Kompas.com - 25/07/2020, 21:07 WIB
Aktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)  KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P, Adian Napitupulu menjawab tudingan yang menyebutnya tak paham budaya korporasi terutama di perusahaan negara. Pernyataannya tersebut terkait polemik komisaris BUMN.

"Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya, Adian Napitupulu, tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya, Arya katakan bahwa dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka," kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Adian, sudah wajar jika proses seleksi perusahaan negara haruslah melalui proses yang terbuka, yang artinya rangkaian rekrutmennya diumumkan ke publik, terlepas jika itu kandidatnya berasal dari parpol pendukung pemerintah.

Mantan aktivis 1998 ini juga menyinggung soal pernyataan Arya Sinulingga terkait perlunya transparansi dalam pembukaan lowongan komisaris BUMN yang diumumkan ke publik yang dinilai tak lazim.

Baca juga: Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Kata Adian, pembukaan lowongan bagi jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Misalnya, lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ujar Adian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diungkapkan Adian, masih banyak perusahaan lain non-swasta yang menerapkan keterbukaan dalam seleksi jabatan komisaris.

Selain itu, lanjut dia, pejabat komisaris BUMN adalah jabatan publik. Karena BUMN tak lain adalah aset negara yang pengelolaannya haruslah transparan. 

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

"Pernyataan kedua dari stafsus BUMN yang saya anggap juga sebagai pernyataan menteri atau setidaknya sesuai arahan menteri, adalah bahwa direksi dan komisaris BUMN itu bukan pejabat publik. Nah menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pernyataan Adian Napitupulu membuktikan bahwa sebenarnya politikus PDI-P tersebut tidak mengerti budaya yang ada di korporasi.

“Karena, mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka,” ujar Arya dalam keterangannya.

Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses.

Baca juga: Erick Thohir Janji Akan Copot Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat

“Yang namanya direksi dan komisaris itu dipilih ada prosesnya mencari orang yang tepat, orang yang emang punya kemampuan, orang yang punya latar belakang di industri tersebut,” kata Arya.

Atas dasar itu, Arya menyayangkan pernyataan dari Adian yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan.

“Komisaris atau direksinya ya mana pernah terbuka. Jadi lucu, ini bukan jabatan publik. Ini kan posisi korporasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Bung Adian Napitupulu ini jadi banyak blundernya. Karena tidak paham budaya korprasi,” ucap dia.

Kementerian BUMN sendiri berkali-kali mengklaim bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Baca juga: Membandingkan Jumlah Komisaris Bank BUMN Vs Bank Swasta

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)



Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.