Babak Baru Perseteruan Adian Napitupulu Vs Stafsus Erick Thohir

Kompas.com - 26/07/2020, 07:03 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimAnggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan kubu Menteri BUMN, Erick Thohir terus berlanjut. Polemik ini bermula ketika Adian menuding banyak titipan di posisi komisaris BUMN.

Politisi PDI-P ini bahkan terang-terangan menyebut kalau beberapa jabatan komisaris diberikan kepada mereka yang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden.

Adian juga mempersoalkan pemilihan komisaris dari kalangan milenial hingga para pensiunan. Adian menganggap kebijakan Erick Thohir tak konsisten. Karena sebelumnya, Erick sempat mengeluhkan struktur di beberapa perusahaan negara yang diisi pensiunan. 

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian seperti dikutip pada Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Ini Alasan Adian Napitupulu Sebut 6.200 Komisaris dan Direksi BUMN Orang Titipan

Menurut mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adian kemudian bercerita, Presiden Jokowi lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Oktober 2019, pernah meminta nama-nama aktivis 1998 yang punya kompetensi menempati jabatan-jabatan publik.

Saat nama-nama diserahkan, hingga kini tak ada satu pun yang mengisi jabatan. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

Baca juga: Membandingkan Jumlah Komisaris Bank BUMN Vs Bank Swasta

"Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan. Kalau sama-sama berangkat dari partai politik. Kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya,” ujar Adian.

Stafsus Erick: Adian banyak blundernya

Menjawab tudingan Adian, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah pernyataan dari politikus PDI-P Adian Napitupulu yang menyebut ribuan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah merupakan orang-orang titipan.

Menurut Arya, pernyataan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Adian tak mengerti budaya yang ada di korporasi.

 

“Karena, mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka,” ujar Arya dalam keterangannya.

Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses.

Baca juga: Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

“Yang namanya direksi dan komisaris itu dipilih ada prosesnya mencari orang yang tepat, orang yang emang punya kemampuan, orang yang punya latar belakang di industri tersebut,” kata Arya.

Atas dasar itu, Arya menyayangkan pernyataan dari Adian yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan.

“Komisaris atau direksinya ya mana pernah terbuka. Jadi lucu, ini bukan jabatan publik. Ini kan posisi korporasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Bung Adian Napitupulu ini jadi banyak blunder-nya. Karena tidak paham budaya korprasi,” ucap dia.

Adian pertanyakan proses seleksi

Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan?,” ujar Adian kepada Kompas.com, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: Ombudsman: Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Jarang Hadir

Menurut dia, proses rekrutmen yang transparan sangat penting dilakukan untuk jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah. Sebab, gaji yang dikeluarkan untuk dua jabatan tersebut berasal dari perusahaan milik negara.

“Lucu dan aneh bagi saya kalau Negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya,” kata Adian.

Saat ini, lanjut Adian, rakyat hanya diyakinkan bahwa proses rekrutmen tersebut berasal dari talent pool yang dibuat Kementerian BUMN. Namun, rakyat tak pernah tahu siapa saja orang-orang yang masuk ke talent pool tersebut dan bagaimana reputasinya.

“Kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka? apa yang di tutupi? apa yang dirahasiakan? apa yang disembunyikan? kenapa harus tertutup jika bisa terbuka," ungkap Adian.

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

"BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain-main seolah BUMN itu film mission impossible,” ucap dia.

Menurut Adian, pembukaan lowongan bagi jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Misalnya, lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan Direksi atau Komisaris Corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ujar dia.

Respon Erick Thohir

Erick Thohir, menegaskan bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Baca juga: Komisaris BUMN Dapat Penghasilan Dobel, Stafsus Erick: Itu Bukan Gaji, tapi Honorarium

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Baca juga: Mengintip Gaji Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.