Minat Jadi Kepala Desa? Ini Besaran Gajinya

Kompas.com - 26/07/2020, 08:02 WIB
Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi kantor bupati untuk memperbaiki data penyaluran tiga sumber bansos, Rabu (29/04/2020). Dok. IstimewaSejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi kantor bupati untuk memperbaiki data penyaluran tiga sumber bansos, Rabu (29/04/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan kepala desa atau kades bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Ini bisa dilihat dari antusiasme dan persaingan ketat perebutan posisi kades dalam setiap Pilkades di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat ini, banyak sekali orang-orang di desa yang rela berbondong-bondong mengikuti pemilihan kades, meski terkadang harus merogoh biaya tak sedikit untuk aktivitas kampanye. Lalu, berapa penghasilan kepala desa?

Gaji kepala desa ( gaji kades) sebenarnya sudah diatur pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Baca juga: Mau Tahu Berapa Gaji Ketua KPK?

"Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam ADD sendiri, selain gaji yang diperuntukkan untuk kades (gaji kades), PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi sekretaris desa dan perangkat desa lain.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3).

Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa.

Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Sipir Penjara Lulusan SMA di Kemenkumham

Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Whats New
Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Whats New
Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Whats New
Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Whats New
BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

Whats New
Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Smartpreneur
AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

Whats New
Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Whats New
Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Whats New
BI: Fitch Pertahankan Peringkat 'BBB' Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

BI: Fitch Pertahankan Peringkat "BBB" Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

Whats New
120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

Whats New
Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Whats New
Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Rilis
Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X