Sebut Ada 6.200 Orang Titipan di BUMN, Apa Dasar Adian Napitupulu?

Kompas.com - 26/07/2020, 09:22 WIB
Politisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/ IMAM ROSIDINPolitisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan kubu Menteri BUMN, Erick Thohir terus berlanjut. Politisi PDI-P ini menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris.

"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi," ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Menurut dia, direksi dan komisaris BUMN merupakan jabatan publik. Sehingga, proses seleksinya haruslah transparan. Terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan atau kader parpol pendukung pemerintah.

"Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," kata Adian.

Baca juga: Babak Baru Perseteruan Adian Napitupulu Vs Stafsus Erick Thohir

Kata mantan aktivis 1998 ini, transparansi seleksi direksi dan komisaris BUMN perlu dilakukan. Ini karena ada uang negara yang cukup besar yang tersedot untuk menggaji mereka.

"Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 direksi dan komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil," ujar Adian.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia lantas mencontohkan, gaji seorang direksi dan komisaris jika dipukul rata adalah Rp 50 juta per bulan. Maka setidaknya ada uang dari perusahaan-perusahaan BUMN yang mengalir sebesar Rp 310 miliar per bulannya untuk membiayai 6.200 orang tersebut.

"Coba kita andaikan rata-rata direksi dan komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu, dan lain-lainnya di kisaran Rp 50 juta per bulan dikalikan 6.200 orang, berarti Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun," ucap Adian.

Baca juga: Tidak Terima Disebut Tak Mengerti Korporasi, Ini Respon Adian Napitupulu

"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," kata dia lagi.

Pria asal Manado ini juga menjawab tudingan yang menyebut dirinya tak paham budaya korporasi, terutama di perusahaan negara.

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Whats New
Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Whats New
4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Whats New
Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Whats New
Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Rilis
Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Rilis
LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

Whats New
Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Whats New
Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Rilis
Cek Formasi CPNS Kejaksaan 2021, Ada Untuk Lulusan SMA

Cek Formasi CPNS Kejaksaan 2021, Ada Untuk Lulusan SMA

Whats New
Pupuk Indonesia Sebut Stok Pupuk Bersubsidi Melimpah

Pupuk Indonesia Sebut Stok Pupuk Bersubsidi Melimpah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X