Rekam Jejak Adian Napitupulu, Politikus PDI-P yang Kerap Mengkritik Erick Thohir

"Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 Direksi dan Komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil," ujar Adian.

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

Dia lantas mencontohkan, gaji seorang direksi dan komisaris jika dipukul rata adalah Rp 50 juta per bulan. Maka setidaknya ada uang dari perusahaan yang mengalir sebesar Rp 310 miliar per bulannya untuk membiayai 6.200 orang tersebut.

"Coba kita andaikan rata-rata direksi dan komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu, dan lain-lainnya di kisaran Rp 50 juta per bulan di kalikan 6.200 orang, berarti Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun," ucap Adian.

"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," kata dia lagi.

Diungkapkan Adian, perusahaan negara haruslah efisien dan pengeloaannya bisa dipantau oleh publik. Apalagi BUMN menyangkut aset negara dan hajat hidup orang banyak. 

Baca juga: Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)