Rekam Jejak Adian Napitupulu, Politikus PDI-P yang Kerap Mengkritik Erick Thohir

Kompas.com - 26/07/2020, 10:48 WIB
Caleg PDI-P terpilih 2014-2019, Adian Napitupulu FATHUR ROCHMANCaleg PDI-P terpilih 2014-2019, Adian Napitupulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Adian Napitupulu seolah tak pernah kehabisan amunisi untuk mengkritik berbagai kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir. Yang terbaru, politisi PDI-P ini menyebut kalau rekrutmen direksi dan komisaris BUMN bernuansa politis.

Pria asal Manado ini menuding seleksi petinggi BUMN tidak transparan. Bahkan dalam hitungannya, ada sekitar 6.200 orang titipan dalam penunjukan posisi direksi dan komisaris di perusahaan negara.

Adian merupakan politikus senior di partai berlambang moncong putih tersebut. Karier mantan aktivis 1998 ini juga terbilang panjang dan ikut ambil bagian dalam penjatuhan rezim Orde Baru.

Dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (26/7/2020), pria bernama lengkap Adian Yunus Yusak Napitupulu ini pernah menjabat sebagai anggota dewan sejak tahun 2014 dari daerah pemilihan (dapil) V Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor.

Baca juga: Sebut Ada 6.200 Orang Titipan di BUMN, Apa Dasar Adian Napitupulu?

Di Senayan, dia menjabat sebagai anggota Komisi VII yang membidangi tugas di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Sebelum menjadi wakil rakyat, Adian pernah mencicipi pekerjaan sebagai advokat di Kota Law Office pada tahun 2007 hingga 2008. Sebelumnya, dirinya banyak menghabiskan kariernya di LBH Nusantara Jakarta sejak tahun 1996.

Karier aktivisnya terbilang sangat panjang. Di era Presiden Soeharto, dirinya masuk sebagai aktivis gerakan mahasiswa dengan bergabung di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Adian kemudian sempat mendirikan Forum Kota tahun 1998 serta Solidaritas Advokasi Sutet Indonesia tahun 2004. Asam garam mengikuti demo sudah dirasakan Adian selama bertahun-tahun sejak zaman Orde Baru. 

Baca juga: Tidak Terima Disebut Tak Mengerti Korporasi, Ini Respon Adian Napitupulu

Wadah aktivis berikutnya antara lain 98 Center sebagai Sekjen, Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98), Benteng Demokrasi Rakyat (BENDERA), dan Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) yang merupakan salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi.

Adian juga malang melinting di banyak organisasi pergerakan lainnya yakni Kelompok Diskusi Prodeo, Aliansi Pemuda Indonesia (API), Aksi Rakyat Bersatu (AKRAB), Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia 1, Jaringan Kota, Aliansi Rakyat Adili Soeharto (ARBAS), Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI).

Tudingan titipan di komisaris BUMN

Diberitakan sebelumnya, Adian sempat menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik sebagai direksi maupun komisaris. Dia meminta proses rekrutmen dilakukan secara transparan ke publik. 

"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan titipan akan terjadi," ucap Adian dalam keterangannya.

Baca juga: Babak Baru Perseteruan Adian Napitupulu Vs Stafsus Erick Thohir

Menurut dia, direksi dan komisaris BUMN merupakan jabatan publik. Sehingga, proses seleksinya haruslah transparan. Terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan ataupun kader parpol pendukung pemerintah.

"Bukankah titipan titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," kata Adian.

Kata dia, transparansi seleksi direksi dan komisaris BUMN perlu dilakukan. Ini karena ada uang negara yang cukup besar yang tersedot untuk menggaji mereka.

"Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 Direksi dan Komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil," ujar Adian.

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

Dia lantas mencontohkan, gaji seorang direksi dan komisaris jika dipukul rata adalah Rp 50 juta per bulan. Maka setidaknya ada uang dari perusahaan yang mengalir sebesar Rp 310 miliar per bulannya untuk membiayai 6.200 orang tersebut.

"Coba kita andaikan rata-rata direksi dan komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu, dan lain-lainnya di kisaran Rp 50 juta per bulan di kalikan 6.200 orang, berarti Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun," ucap Adian.

"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," kata dia lagi.

Diungkapkan Adian, perusahaan negara haruslah efisien dan pengeloaannya bisa dipantau oleh publik. Apalagi BUMN menyangkut aset negara dan hajat hidup orang banyak. 

Baca juga: Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)

 



Sumber Kompas.com
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X