Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyederhanaan BBM Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik dan Transportasi?

Kompas.com - 26/07/2020, 12:50 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penyederhanaan produk bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ambang batas emisi dipandang dapat memicu polemik baru.

Jika wacana tersebut diterapkan, BBM jenis premium, solar, dan pertalite akan dihapus, sehingga diperkirakan mendongkrak biaya logistik dan transportasi.

Pengamat ekonomi dari INDEF Nailul Huda menilai, bila wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite diterapkan, hal itu akan mendorong inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat secara luas.

Baca juga: Ditanya DPR soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Ini Jawaban Menteri ESDM

Seluruh sektor, lanjut Huda, pasti akan terpengaruh dengan wacana kebijakan tersebut, terutama transportasi dan logistik.

“Bagaimana ekonomi bisa pulih dari pandemi Covid-19 dan ancaman resesi jika sektor-sektor strategis seperti transportasi dan logistik dibebani kebijakan yang tidak tepat. Dampak lanjutannya bisa diperkirakan, angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat dan memperparah daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat pandemi Covid-19,” kata Huda dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Huda menjelaskan, wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite untuk saat ini sangat kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang berpotensi memicu resesi.

“Jika dipaksakan wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite ini bisa makin berbahaya bagi ekonomi yang sedang terpuruk,” ungkapnya.

Baca juga: Dilema Rencana Hapus Premium-Pertalite dan Upaya Penurunan Emisi Karbon

Sementara itu, kalangan pengusaha logistik juga tidak setuju dengan wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite.

Meski baru sekadar wacana, Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin menilai kebijakan baru itu jika diterapkan akan memengaruhi seluruh sektor, terutama transportasi dan logistik.

 

“Jika wacana itu diterapkan, ini akan menjadi persoalan. Dampak langsungnya, cost pengiriman barang jadi lebih mahal. Kalau pelaku usaha logistik bisa menerima karena akan meneruskan biaya yang timbul ke customer. Tapi dampak ke masyarakat kan lebih besar,” ujar Beni.

Menurut Beni, untuk meminimalisir dampak kebijakan tersebut, IPCN akan mengusulkan adanya kompensasi berupa kelonggaran kebijakan ataupun insentif tersendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com