[POPULER MONEY] Berapa Besaran Gaji Kepala Desa? Alasan Adian Sebut Ada 6.200 Orang Titipan di BUMN

1. Minat Jadi Kepala Desa? Ini Besaran Gajinya

Jabatan kepala desa atau kades bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Ini bisa dilihat dari antusiasme dan persaingan ketat perebutan posisi kades dalam setiap Pilkades di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat ini, banyak sekali orang-orang di desa yang rela berbondong-bondong mengikuti pemilihan kades, meski terkadang harus merogoh biaya tak sedikit untuk aktivitas kampanye.

Lalu, berapa penghasilan kepala desa?

Gaji kepala desa ( gaji kades) sebenarnya sudah diatur pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Simak selengkapnya di sini

2. Sebut Ada 6.200 Orang Titipan di BUMN, Apa Dasar Adian Napitupulu?

Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan kubu Menteri BUMN, Erick Thohir terus berlanjut. Politisi PDI-P ini menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris.

"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi," ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Menurut dia, direksi dan komisaris BUMN merupakan jabatan publik. Sehingga, proses seleksinya haruslah transparan. Terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan atau kader parpol pendukung pemerintah.

"Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," kata Adian.

Selengkapnya baca di sini

3. Kritik Adian Napitupulu: BUMN Bukan BIN yang Rekrutmennya Dirahasiakan

Politisi PDI-P Adian Napitupulu menyebut salah kaprah jika proses seleksi posisi direksi dan komisaris BUMN tak dibuka secara transparan. Menurut dia, seleksi petinggi perusahaan negara hasruslah diketahui publik.

"Ada talent pool tapi rakyat tidak tahu siapa orang nya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka? Apa yang di tutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka," ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Pria asal Manado ini mengungkapkan, perusahaan negara haruslah dikelola secara transparan karena menyangkut uang rakyat di dalamnya. Termasuk keterbukaan dalam rekrutmen direksi dan komisaris BUMN.

"BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara (BIN) selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain main seolah BUMN itu film mission impossible," ucap dia.

Baca selengkapnya di sini

4. Sampoerna Buka 20 Posisi Lowongan Kerja, Tertarik Melamar?

Sedang mencari pekerjaan di situasi pandemi virus corona (Covid-19)?!PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tengah membuka kesempatan kerja.

Berdasarkan laman resmi HM Sampoerna, Minggu (26/7/2020), terdapat 20 posisi jabatan yang ditawarkan. Latar pendidikan yang dicari oleh perusahaan rata-rata Sarjana (S1) hingga Magister (S2) dengan jurusan masing-masing jabatan yang dipilih.

Adapun pengalaman kerja di bidang masing-masing relatif berbeda, antara 2-5 tahun.

Para pelamar kerja yang direkrut juga harus fasih berbahasa Inggris. Di beberapa jabatan, perusahaan juga mencantumkan persyaratan batas nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Apa saja posisinya? Simak di sini

5. Luhut: Kalau Waktu Itu Kita Lockdown....

Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai keputusan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah tepat.

Menurut dia, pemerintah tak pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Pemerintah hanya berusaha mengambil keputusan yang tepat untuk rakyatnya.

“Jadi kita kalau dibilang ragu-ragu, kita tidak pernah ragu-ragu, tapi kita menghitung dengan cermat mana strategi yang pas dan PSBB adalah yang pas,” ujar Luhut dalam sebuah webinar di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Luhut, jika saat itu pemerintah mengambil keputusan lockdown, maka dikawatirkan akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Selengkapnya baca di sini