KILAS

Ketok Palu, Majelis Hakim Sahkan PKPU KCN Berakhir Damai

Kompas.com - 27/07/2020, 07:00 WIB
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi didampingi kuasa hukum KCN Agus Triyanto dan juru bicara KCN Maya S Tunggagini dalam sidang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan PKPU KCN selesai dan berakhir damai atau homologasi. Dok. KCNDirektur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi didampingi kuasa hukum KCN Agus Triyanto dan juru bicara KCN Maya S Tunggagini dalam sidang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan PKPU KCN selesai dan berakhir damai atau homologasi.

KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga akhirnya mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitur PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2020).

Dengan demikian, secara hukum penundaan kewajiban pembayaran utang ( PKPU) KCN dinyatakan selesai dan mengikat para pihak.

"Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat, forum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian telah mengikat para pihak dan sah menurut hukum," kata Ketua Sidang Robert dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Ia melanjutkan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Baca juga: Pengurus PKPU Ajukan “Fee” Rp 7 Miliar, Pembacaan Putusan KCN Kembali Ditunda

Adapun, hasil pemungutan suara dalam proposal rencana perdamaian adalah 88,43 persen kreditur menyetujui perdamaian.

Setelah mendengar laporan hakim pengawas, Pengurus PKPU, kreditur, dan debitur, tidak ditemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004.

"Oleh karenanya, pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum PKPU berakhir. Menghukum debitur dan kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengapresiasi keputusan Majelis Hakim yang menyetujui homologasi atau perjanjian perdamaian. Namun, ia heran atas upaya kasasi dari pemohon terhadap putusan Majelis Hakim.

Baca juga: Hadapi Gugatan Hukum, PT KCN Taat Aturan dan Tetap Profesional 

"Menurut kami, PKPU ini tidak layak untuk dilakukan pemohon. Karena kalau dilihat dari awal kan tujuannya menagih success fee. Pada saat kami sudah mau membayar pun ternyata tidak diterima,” kata dia.

Widodo pun mengatakan bahwa ada kejanggalan yang motivasinya sangat jelas, tim kuasa hukum Juniver Girsang langsung mengajukan kasasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X