6 "Serangan" Adian Napitupulu ke Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan kubu Menteri BUMN, Erick Thohir terus berlanjut. Polemik ini bermula ketika Adian menuding banyak titipan di posisi direksi dan komisaris BUMN.

Eks aktivis 1998 yang juga politisi PDI-P ini menuding, proses seleksi jabatan petinggi di perusahaan pelat merah, termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN, tak transparan. Padahal, pengelolaan aset negara haruslah transparan dan bisa diketahui publik.

Berikut 6 "serangan" kritik Adian Napitupulu yang diarahkan ke Menteri BUMN Erick Thohir seperti dirangkum, Senin (27/7/2020):

1. Ada 6.200 titipan di BUMN

Adian terang-terangan menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN dan anak perusahaan, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris. 

Baca juga: Kritik Adian Napitupulu: BUMN Bukan BIN yang Rekrutmennya Dirahasiakan

"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi," ucap Adian dalam keterangannya.

Menurut dia, seharusnya seleksi direksi dan komisaris BUMN bisa diketahui publik. Terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan atau kader parpol pendukung pemerintah.

"Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," kata Adian.

2. Persoalkan komisaris BUMN milenial

Adian mempermasalahkan pengangkatan komisaris dari kalangan milenial yang dinilai sangat bernuansa politis.

Baca juga: Rekam Jejak Adian Napitupulu, Politikus PDI-P yang Kerap Mengkritik Erick Thohir

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian.

Menurut anggota DPR dua periode ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

3. Komisaris BUMN pensiunan

Selain komisaris BUMN milenial, Adian juga mempersoalkan pengangkatan sejumlah komisaris di BUMN oleh Erick Thohir dari kalangan pensiunan.

Baca juga: Sebut Ada 6.200 Orang Titipan di BUMN, Apa Dasar Adian Napitupulu?

Adian menganggap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir tak konsisten. Banyak pensiunan yang menjabat di BUMN. Padahal, awalnya, Erick mengeluhkan adanya orang-orang lama berusia tua yang menempati posisi-posisi strategis di perusahaan negara.

Namun, belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN. Dia mempermasalahkan, kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

4. Persoalkan penunjukan bos Garuda

Adian mempermasalahkan penunjukan sejumlah pimpinan BUMN yang ia rasa tidak pas, salah satunya posisi CEO Garua Indonesia, Irfan Setiaputra.

Menurut Adian, Irfan tak mempunyai latar belakang di dunia maskapai penerbangan dan sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai CEO perusahaan tambang.

Baca juga: Babak Baru Perseteruan Adian Napitupulu Vs Stafsus Erick Thohir

Adian tak yakin Irfan bisa membuat maskapai Garuda Indonesia mengalami kemajuan, apalagi saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.

"Kalau saya tidak percaya. Ini bukan situasi normal. Bos perusahaan perkebunan saja buruh adaptasi kalau pindah ke perusahaan perkebunan lain," kata Adian.

5. Dana talangan BUMN

Adian Napitupulu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak mengambil opsi dana talangan BUMN, seperti yang dilakukan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Kata Adian, talangan talangan kepada Garuda Indonesia tak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencairan dana talangan, sebaliknya bisa menabrak aturan yang sudah ada.

Baca juga: Tentang Dana Talangan BUMN yang Dipersoalkan Adian Napitupulu

Sementara jika menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN), maka konsekuensinya yakni ada penambahan persentase saham milik pemerintah sekaligus mengurangi persentase pemilik saham lainnya (terdilusi).

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan, ada tiga skenario suntikan dana bagi perusahaan BUMN.

Salah satu skenario, sekitar 14 persen atau Rp 19,65 triliun diberikan sebagai dana talangan bagi lima BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas.

Baca juga: Soal Ribuan Orang Titipan di BUMN, Stafsus Erick: Bung Adian Napitupulu Ini Jadi Banyak Blundernya...

Masing-masing dari BUMN tersebut secara berurutan mendapatkan alokasi dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 8,5 triliun, Rp 3,5 triliun, Rp 4 triliun, Rp 3 triliun, dan Rp 650 miliar.

Kondisi lima perusahaan BUMN itu cukup berat di tengah pandemi Covid-19. Mayoritas perusahaan dililit utang dan beberapa perusahaan sudah lama dalam kondisi rugi, seperti Krakatau Steel.

6. Pergantian logo BUMN

Soal perubahan logo Kementerian BUMN yang diusung Menteri BUMN Erick Thohir, juga tak luput dari kritik Adian. Alasannya, kata dia, pergantian logo BUMN bukan perkara yang mendesak saat ini.

"Setahu saya logo tidak menyelesaikan virus, tidak bisa membuat orang menjadi kenyang dan tidak akan mampu mencegah PHK massal," ungkap mantan aktivis 1998 ini.

Baca juga: Tidak Terima Disebut Tak Mengerti Korporasi, Ini Respon Adian Napitupulu

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)