BPD Dapat Penempatan Dana Rp 11,5 Triliun dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melakukan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total uang pemerintah yang bakal "dititipkan" di BPD mencapai Rp 11,5 triliun. Penempatan dana pemerintah kepada bank-bank dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong kinerja perekonomian yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Hari ini dilakukan penandatanganan (penempatan dana pemerintah) dengan BPD Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Total keseluruhan untuk anggaran BPD sekitar Rp 11,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam paparannya, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Harga Emas Antam Nyaris Rp 1 Juta Per Gram

Lebih rinci Bendahara Negara itu menjelaskan, alokasi untuk masing-masing BPD yakni, sebesar Rp 2,5 triliun untuk BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah sebesar Rp 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, selain itu BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo sebesar Rp 1 triliun, dan BPD DKI Jakarta mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 triliun.

Sri Mulyani pun mengungkapkan, selain bank-bank tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji untuk melakukan penempatan dana di BPD Bali dan BPD DI Yogyakarta sebesar masing-masing Rp 1 triliun.

"Ini sudah siap untuk disalurkan tujuannya adalah mendorong (dana) ke daerah," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tidak memberikan persyaratan apapun bagi bank-bank yang mendapatkan penempatan dana. Namun demikian, uang tersebut harus digunakan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif.

Baca juga: 7 Langkah Menghemat Biaya Pernikahan

Ia berharap penyaluran kredit dapat ditingkatkan (leverage) hingga dua kali lipat dari dana yang diberikan pemerintah. Suku bunga kredit yang disalurkan pun harus lebih kecil dari suku bunga yang selama ini disalurkan oleh BPD yang bersangkutan.

Namun demikain, dana penempatan pemerintah tersebut tidak boleh disalurkan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan valuta asing.

"Yang tidak boleh hanya dua, tidak boleh beli SBN dan beli valuta asing. Jadi, uang itu harus kerja untuk dorong ekonomi kita," tuturnya.

Baca juga: Foto Viral Setruk Tol Ditambah Denda Tilang, Operator: Hoaks!

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun untuk penyaluran kredit modal kerja di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

Komitmen keempat bank tersebut yakni menggelontorkan kredit modal kerja menjadi tiga kali lipat dalam tiga bulan dari besaran yang ditempatkan pemerintah. Saat ini bank pelat merah itu telah menyalurkan kredit modal kerja sebesar Rp 36 triliun.

Baca juga: Penasaran Seperti Apa Kondisi Ekonomi Palestina?