Hindari Resesi, Pemerintah Bakal Belanja Besar-besaran

Kompas.com - 27/07/2020, 14:57 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal melakukan percepatan penyerapan belanja untuk menggenjot perekonomain yang tengah tertekan karena pandemi virus corona (Covid-19).

Dengan demikian, harapannya permintaan dalam negeri bisa meningkat dan dunia usaha juga turut bergerak. Selain itu, investasi juga diharapkan pulih pada semester II tahun ini.

Airlangga mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk membuat perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

Baca juga: Libur Idul Adha, KAI Beri Potongan Harga Tiket KA Argo Bromo Anggrek

"Beberapa hal dilakukan untuk menghindari resesi, dilakukan langkah-langkah extraordinary di kuartal III dan IV, belanja pemerintah akan dilakukan secara besar-besaran," ujar Airlangga dalam video conference, Senin (27/7/2020).

Untuk diketahui, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 607,5 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif duia usaha sebesar Rp 120,6 triliun, stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, dan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Airlangga mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Saat Kekayaan Pendiri Amazon Kalahkan APBN Indonesia

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, implementasi anggaran PEN tersebut dilakukan dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, hingga penyertaan modal negara.

Pemerintah pun baru saja melakukan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total sebesar Rp 11,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga baru saja menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 16,5 triliun.

"Karena penerimaan asli daerah sebagai dampak yang dialami pemerintah Provinsi DKI misalnya turun Rp 31,13 triliun, dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,21 triliun," ujar dia.

Baca juga: Mau Buka Usaha Sampingan dari Rumah? Biar Laris, Lakukan 5 Hal Ini



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X