Permintaan Kredit Seret, Penempatan Dana Pemerintah ke Perbankan Terancam Mubazir?

Kompas.com - 28/07/2020, 09:06 WIB
Ilustrasi rupiah Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah membantu perbankan pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), pemerintah juga baru saja melakukan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah ( BPD) sebesar Rp 11,5 triliun.

Namun bantuan likuiditas berupa penempatan dana pemerintah ke perbankan itu dinilai beberapa pihak berisiko mubazir. Sebab, permintaan dan penawaran kredit juga masih loyo di tengah pandemi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, dari pihak UMKM masih enggan mengambil kredit lantaran sumber perekonomian, yaitu konsumsi di tingkat masyarakat menengah ke bawah masih belum bergerak.

Baca juga: Harga Emas Antam Bakal Tembus Rp 1 Juta Per Gram?

Di sisi lain, perbankan juga cenderung akan selektif dalam memberi kredit.

"Pasti masih lebih selektif ketimbang sebelum resesi," ujar Tauhid kepada Kompas.com.

Untuk diketahui, pada berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2020 lalu, kredit perbankan hanya tumbuh 3,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Hal tersebut menunjukkan lesunya penyaluran kredit perbankan pada kuartal II tahun ini.

"Growth kredit bulan kemarin 3 persen, permintaan kredit rendah, artinya tidak ada aktivitas, ekonomi memang lagi turun," jelas dia.

Adapun Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, dengan dana titipan pemerintah tersebut, harapannya perbankan dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif. Bahkan menurutnya, BPD seharusnya mampu meningkatkan penyaluran kredit hingga dua kali lipat.

"Saya minta leverage-nya dua kali, jadi kalau seumpamanya DKI Jakarta Rp 2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp 4 triliun, atau bahkan Himbara bisa tiga kali lipat," jelas Sri Mulyani dalam paparannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X