Kemendag Dapat Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2019.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, penghargaan ini merupakan yang kesembilan kalinya diterima kementeriannya sejak 2011 hingga 2019.

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen keterbukaan dan akuntabilitas Kemendag dalam proses pengelolaan keuangan negara,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Tiap Kamis, Pegawai Kemendag Diwajibkan Gunakan Produk RI

Penghargaan WTP ini diberikan setelah dilakukan review berkala dan menyeluruh atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Agus pun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan time pemeriksa BPK-RI atas rekomendasi pemeriksaan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendag.

Apresiasi juga disampaikan Agus kepada jajaran satuan kerja, serta tim review Inspektorat Jenderal Kemendag yang mendampingi dan memberikan asistensi sehingga hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemendag Tahun 2019 berhasil mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut.

Baca juga: Kemendag: Impor Bahan Baku dan Barang Modal yang Anjlok Harus Diwaspadai

“Laporan keuangan ini merupakan parameter perbaikan, parameter reformasi, dan parameter perubahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Saya mengharapkan prestasi yang diraih laporan keuangan tahun 2019 ini dapat memberi semangat dan motivasi agar laporan keuangan tahun 2020 nantinya juga meraih prestasi yang membanggakan," kata Agus.

Agus juga mengimbau jajaran internal Kemendag untuk menindaklanjuti rencana aksi (action plan) yang telah disepakati guna dapat menjalankan amanat Presiden Joko Widodo kepada Kemendag secara optimal.

Selain itu, Mendag juga mengingatkan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam mendukung program pemerintah menjaga kondisi perekonomian nasional selama pandemi Covid-19.