Kompas.com - 29/07/2020, 09:15 WIB
Sejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan. ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIASejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah fokus menggodok Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur harga listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). Perpres tersebut disiapkan untuk menggenjot realisasi bauran EBT, dengan cara menciptakan iklim investasi pengembangan energi ramah lingkungan yang lebih kompetitif.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 mendatang, pemerintah menargetkan capaian EBT dalam porsi bauran EBT bisa mencapai 23 persen energi nasional.

Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, diproyeksi akan terjadi kesenjangan atau gap antara realisasi dengan target tersebut. Pasalnya, tanpa adanya usaha yang lebih, pertumbuhan bauran EBT akan stagnan di kisaran 500 mega watt (MW) per tahun.

Baca juga: IHSG Diproyeksikan Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mengatakan, dengan pertumbuhan yang stagnan tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 diproyeksi hanya akan mencapai 12.800 MW. Padahal, dengan target bauran sebesar 23 persen, maka kapasitas EBT pada tahun 2025 seharusnya sebesar 20.000 MW.

Dengan demikian, apabila tidak ada upaya lebih yang dilakukan pemerintah, maka akan terjadi gap antara realisasi dan target bauran EBT sebesar 7.200 MW.

Potensi EBT

Sutjiastoto menyebutkan, potensi EBT nasional mencapai 442 giga watt (GW). Namun, sampai dengan saat ini yang terealisasikan baru mencapai 10,4 GW atau setara 2,4 persen.

Baca juga: Digitarasa Buka Pelatihan untuk UMKM Kuliner, Ini Cara Daftarnya

Menurutnya, minimnya fasilitas atau insentif terhadap pelaku usaha menjadi alasan utama pengembangan EBT cenderung lambat. Aturan yang saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM, dinilai belum cukup menstimulus lahirnya kontrak-kontrak EBT yang baru.

"Jika hanya mengandalkan Permen saja, maka kontrak-kontrak EBT akan sangat terbatas seperti yang terjadi saat ini," katanya.

Selain itu, belum optimalnya pasar EBT nasional terefleksikan dengan masih tingginya harga jual produk energi ramah lingkungan, seperti panel surya atau solar panel.

Baca juga: Bijak Kelola Keuangan di Tengah Pandemi, Ini Saran OJK

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

Whats New
BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

Rilis
Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Whats New
Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Whats New
3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

Spend Smart
Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Whats New
Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Rilis
Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X