Menggenjot Bauran Energi Ramah Lingkungan

Kompas.com - 29/07/2020, 09:15 WIB
Sejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan. ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIASejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah fokus menggodok Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur harga listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). Perpres tersebut disiapkan untuk menggenjot realisasi bauran EBT, dengan cara menciptakan iklim investasi pengembangan energi ramah lingkungan yang lebih kompetitif.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 mendatang, pemerintah menargetkan capaian EBT dalam porsi bauran EBT bisa mencapai 23 persen energi nasional.

Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, diproyeksi akan terjadi kesenjangan atau gap antara realisasi dengan target tersebut. Pasalnya, tanpa adanya usaha yang lebih, pertumbuhan bauran EBT akan stagnan di kisaran 500 mega watt (MW) per tahun.

Baca juga: IHSG Diproyeksikan Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mengatakan, dengan pertumbuhan yang stagnan tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 diproyeksi hanya akan mencapai 12.800 MW. Padahal, dengan target bauran sebesar 23 persen, maka kapasitas EBT pada tahun 2025 seharusnya sebesar 20.000 MW.

Dengan demikian, apabila tidak ada upaya lebih yang dilakukan pemerintah, maka akan terjadi gap antara realisasi dan target bauran EBT sebesar 7.200 MW.

Potensi EBT

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sutjiastoto menyebutkan, potensi EBT nasional mencapai 442 giga watt (GW). Namun, sampai dengan saat ini yang terealisasikan baru mencapai 10,4 GW atau setara 2,4 persen.

Baca juga: Digitarasa Buka Pelatihan untuk UMKM Kuliner, Ini Cara Daftarnya

Menurutnya, minimnya fasilitas atau insentif terhadap pelaku usaha menjadi alasan utama pengembangan EBT cenderung lambat. Aturan yang saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM, dinilai belum cukup menstimulus lahirnya kontrak-kontrak EBT yang baru.

"Jika hanya mengandalkan Permen saja, maka kontrak-kontrak EBT akan sangat terbatas seperti yang terjadi saat ini," katanya.

Selain itu, belum optimalnya pasar EBT nasional terefleksikan dengan masih tingginya harga jual produk energi ramah lingkungan, seperti panel surya atau solar panel.

Baca juga: Bijak Kelola Keuangan di Tengah Pandemi, Ini Saran OJK

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Whats New
Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X