Pemerintah Belum Berencana Tambah Anggaran Insentif Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, belum berencana untuk menambah anggaran stimulus Covid-19 karena anggaran yang tersedia saat ini masih dinilai cukup.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, anggaran stimulus Covid-19 sebesar Rp 695 triliun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional.

Pasalnya, sampai saat ini penyerapan anggaran insentif tersebut masih belum maksimal. Sehingga, pemerintah masih memiliki ruang untuk memberikan dorongan kepada perekonomian dan kesehatan melalui anggaran tersebut.

Baca juga: Meredam Dampak Pandemi Covid-19 di Pasar Modal

"Stimulus yang sudah disiapkan pemerintah Rp 695 triliun itu belum terpakai semua. Kita masih memiliki room cukup banyak," katanya, dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/7/2020).

Budi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I, terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 ke depan, khususnya terkait pengembangan vaksin.

Apabila vaksin masih belum bisa ditemukan atau didistribusikan hingga tahun depan, anggaran stimulus dipastikan masih mencukupi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional.

Selain itu, melalui pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 menjadi 5,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah memiliki ruang gerak lebih untuk menyiapkan stimulus tambahan, jika memang diperlukan.

Baca juga: Per Juni 2020, Asuransi Jiwa Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 200,64 Miliar

"Kita memastikan untuk tahun depan kita memiliki ruang fiskal cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, dari Rp 695 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk pandemi Covid-19, total anggaran yang terserap baru mencapai Rp 136 triliun atau 19 persen saja.

Jokowi pun meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mencari solusi mempercepat penyerapan anggaran ini.

"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langah terobosan, kerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal betul-betul bisa diselesaikan," kata dia, Senin (27/7/2020).