Saat Menteri Edhy ""Curcol" soal Anggaran KKP yang Menyusut

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 32,5 juta hektar atau 10 persen dari luas perairan Indonesia menjadi kawasan konservasi perairan pada tahun 2030.

Program tersebut termasuk dalam program pelestarian dan pengelolaan terumbu karang yang menjadi program prioritas KKP. Adapun saat ini, luasan konservasi perairan yang bisa dimanfaatkan baru 23,34 juta hektar atau 7,18 persen dari luar perairan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pencapaian target tersebut tak lepas dari beragam biaya, mulai dari perencanaan, uji coba, pengelolaan, hingga evaluasi manfaat.

Baca juga: Kalau Benur Punah, Sejarah Akan Menghukum Edhy Prabowo...

Dia tak memungkiri kementeriannya membutuhkan biaya yang memadai untuk mencapai target tersebut.

"Tentunya pencapaian target tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk menuju target RPJMN, kami mengharapkan dukungan pembiayaan yang memadai," kata Edhy dalam acara Coremap CTI, Kamis (30/7/2020).

Edhy pun bercerita, anggaran KKP menyusut drastis sejak dirinya menjabat jadi menteri. Saat dia menjadi Ketua Komisi IV DPR RI sejak tahun 2015, anggaran KKP masih berkisar Rp 12 triliun. Namun saat jadi menteri, anggaran yang diberikan menurun jadi Rp 5 triliun.

Bahkan akibat pandemi, anggaran kementerian harus direalokasi dan digeser kembali untuk memprioritaskan program penting dan membantu pemulihan ekonomi.

"Ini enggak bermaksud curhat, kami siap dengan anggaran seberapapun yang kita miliki, karena banyak cara lain untuk membiayai. Kami juga menyadari tambahan APBN akan sangat sulit saat ini, maka dengan kerendahan hati, kami mengusulkan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah luar negeri," papar dia.

Baca juga: Saling Sindir Kubu Edhy Vs Susi soal Ekspor Benih Lobster

Lebih lanjut soal program konservasi, Edhy melihatnya sebagai sesuatu yang penting untuk kelestarian dan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, segala hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tidak harus dipertentangkan dengan upaya pelestarian, justru harus berjalan beriringan.

Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, pihaknya melandasi dengan berbagai kajian, bukan semata-mata melarang.

"Pemanfaatan harus diimbangi dengan upaya konservasi terhadap karakrteristik sumber daya yang berbeda. Kata kuncinya adalah keseimbangan," pungkas Edhy.

Baca juga: Menteri Edhy Janji Tak Ada Lagi Hutan Mangrove Jadi Tambak Budidaya