Aturan Era Susi Dituding Hambat Peluang Kerja Pelaut Indonesia

Kompas.com - 31/07/2020, 08:04 WIB
Foto handout diambil Minggu (26/7/2020) dan dirilis pada Rabu (29/7/2020), memperlihatkan suasana penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing yang diduga melakukan aktivitas pencurian ikan tersebut dilakukan saat KN Pulau Dana  323 melakukan patroli. AFP/HANDOUT/INDONESIAN COAST GUAFoto handout diambil Minggu (26/7/2020) dan dirilis pada Rabu (29/7/2020), memperlihatkan suasana penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing yang diduga melakukan aktivitas pencurian ikan tersebut dilakukan saat KN Pulau Dana 323 melakukan patroli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengungkapkan banyak pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri, karena operasional kapal besar yang dapat menampung mereka.

Dilansir dari Antara, Jumat (31/7/2020), Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih melakukan pelarangan kapal ikan di atas 150 Gross Tonnage (GT) untuk beroperasi.

"Mungkin ini salah satu alasan kenapa para pelaut kita ke luar negeri semua, karena kapal besar untuk menampung mereka tidak ada, sementara yang sekolah di pelayaran itu kebanyakan sekolahnya untuk kapal besar," kata Basilio. 

Basilio menyayangkan larangan tersebut masih berlaku mengingat wilayah atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang cukup luas, namun di sisi lain pemanfaatan sumber daya perikanan belum optimal karena tidak ada kapal besar yang beroperasi.

Baca juga: Saling Sindir Kubu Edhy Vs Susi soal Ekspor Benih Lobster

Larangan ini dimuat dalam Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/ 12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan atau dikeluarkan di era Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Saat itu larangan yang mulai berlaku 1 Januari 2016 ini sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dan juga melindungi nelayan kecil.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pelaut Indonesia saat ini tercatat sebanyak 1,17 juta orang. Hal itu pun menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar pemasok pelaut di dunia. Posisi pertama dan kedua ditempati masing-masing oleh China dan Filipina.

Sementara itu berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah perwira pelaut dari seluruh akademi pelayaran di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3.500 lulusan.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Mohon Maaf, Saya Anti Perdagangan Pakai Kuota

"Kalau membandingkan jumlah lulusan dengan kapal perikanan yang kita miliki, sebenarnya jumlah lulusan terlalu kecil untuk jumlah kapal yang kita miliki," kata Basilio.

Ada pun jumlah perahu atau kapal perikanan laut di Indonesia tercatat sebanyak 54.845 unit, berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP tahun 2016.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X