Aturan Era Susi Dituding Hambat Peluang Kerja Pelaut Indonesia

Kompas.com - 31/07/2020, 08:04 WIB
Foto handout diambil Minggu (26/7/2020) dan dirilis pada Rabu (29/7/2020), memperlihatkan suasana penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing yang diduga melakukan aktivitas pencurian ikan tersebut dilakukan saat KN Pulau Dana  323 melakukan patroli. AFP/HANDOUT/INDONESIAN COAST GUAFoto handout diambil Minggu (26/7/2020) dan dirilis pada Rabu (29/7/2020), memperlihatkan suasana penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing yang diduga melakukan aktivitas pencurian ikan tersebut dilakukan saat KN Pulau Dana 323 melakukan patroli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengungkapkan banyak pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri, karena operasional kapal besar yang dapat menampung mereka.

Dilansir dari Antara, Jumat (31/7/2020), Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih melakukan pelarangan kapal ikan di atas 150 Gross Tonnage (GT) untuk beroperasi.

"Mungkin ini salah satu alasan kenapa para pelaut kita ke luar negeri semua, karena kapal besar untuk menampung mereka tidak ada, sementara yang sekolah di pelayaran itu kebanyakan sekolahnya untuk kapal besar," kata Basilio. 

Basilio menyayangkan larangan tersebut masih berlaku mengingat wilayah atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang cukup luas, namun di sisi lain pemanfaatan sumber daya perikanan belum optimal karena tidak ada kapal besar yang beroperasi.

Baca juga: Saling Sindir Kubu Edhy Vs Susi soal Ekspor Benih Lobster

Larangan ini dimuat dalam Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/ 12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan atau dikeluarkan di era Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Saat itu larangan yang mulai berlaku 1 Januari 2016 ini sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dan juga melindungi nelayan kecil.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pelaut Indonesia saat ini tercatat sebanyak 1,17 juta orang. Hal itu pun menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar pemasok pelaut di dunia. Posisi pertama dan kedua ditempati masing-masing oleh China dan Filipina.

Sementara itu berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah perwira pelaut dari seluruh akademi pelayaran di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3.500 lulusan.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Mohon Maaf, Saya Anti Perdagangan Pakai Kuota

"Kalau membandingkan jumlah lulusan dengan kapal perikanan yang kita miliki, sebenarnya jumlah lulusan terlalu kecil untuk jumlah kapal yang kita miliki," kata Basilio.

Ada pun jumlah perahu atau kapal perikanan laut di Indonesia tercatat sebanyak 54.845 unit, berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP tahun 2016.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X