Ini Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedagang Ponsel Black Market

Kompas.com - 01/08/2020, 11:01 WIB
Toko penjualan ponsel baru dan bekas, PStore, di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur, diramaikan oleh pengunjung, Rabu (29/7/2020). KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARAToko penjualan ponsel baru dan bekas, PStore, di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur, diramaikan oleh pengunjung, Rabu (29/7/2020).

JAKARTA, KOMPA.com - Kasus yang menjerat pemilik PS Store, Putra Siregar, membuka kembali polemik perdagangan pasar ponsel black market atau ponsel BM. PS Store diketahui memiliki cabang penjualan di berbagai kota di Indonesia.

Aparat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyita 190 handphone ilegal dan uang tunai hasil penjualan Rp 61,3 juta. Seluruh barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas pelanggaran pasal 103 huruf d UU 17/2006 tentang Kepabeanan.

Di Indonesia, barang-barang impor gelap atau selundupan masih dijual dengan bebas di toko. Baik dijual offline maupun online.

Menurut data yang dirilis Kementerian Perindustrian, ponsel ilegal yang beredar tiap tahun mencapai 9-10 juta unit. Sementara kerugian negara mencapai Rp 2,8 triliun per tahun.

Baca juga: Pemiliknya Sempat Ditangkap, PS Store Masih Bagi-bagi Hadiah dan Promo

Lalu apa ancaman bagi pelaku penjual ponsel black market?

Ancaman pidana dan denda kejahatan perdagangan barang selundupan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian mengalami perubahan lewat UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006.

Ancaman hukuman pidana penjara dan denda tersebut dikenakan pada siapa saja yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

Baca juga: Profil Putra Siregar, Pemilik PS Store Tersangka Kasus Ponsel BM

  1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
  2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
  3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
  4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
  5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
  6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
  7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
  8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

"Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)," bunyi Pasal 103.

UU tersebut juga menjerat pelaku yang pemalsuan dokemen pabean dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun. Lalu denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Baca juga: Bea Cukai: Kasus Ponsel Ilegal PS Store Pelajaran untuk Pelaku Bisnis

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Whats New
Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Whats New
Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Whats New
Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Whats New
BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

Whats New
Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Smartpreneur
AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

Whats New
Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Whats New
Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Whats New
BI: Fitch Pertahankan Peringkat 'BBB' Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

BI: Fitch Pertahankan Peringkat "BBB" Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

Whats New
120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

Whats New
Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Whats New
Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Rilis
Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X