Mangkrak 8 Tahun, Pemerintah Dorong Pembangunan Depo Minyak Rp 12 Triliun

Kompas.com - 03/08/2020, 13:16 WIB
Ilustrasi minyak SHUTTERSTOCKIlustrasi minyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong Sinopec Group, perusahaan konglomerat minyak dan gas China, agar segera merealisasikan pembangunan depo minyak senilai Rp 12 triliun di Batam, Kepulauan Riau yang sudah terhenti selama delapan tahun.

“Pada 29 Juli 2020 telah disepakati nota kesepahaman antara Sinomart KTS Development LTD, anak perusahaan Sinopec dan PT Batam Sentralindo untuk melanjutkan rencana investasi proyek pembangunan depo minyak di Batam, Kepulauan Riau. Dalam penandatanganan tersebut, Kemenko Perekonomian bersama BP Batam turut hadir sebagai saksi dan menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Indonesia untuk mengawal realisasi proyek depo minyak ini,” kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Suswijiono melalui informasi tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Sinopec Diminta Percepat Pembangunan Proyek Depo Minyak Batam

Ia menjelaskan syarat-syarat pembangunan dan proyek ini didukung penuh oleh pemerintah dari kedua negara. Keberadaan depo minyak ini akan memperkuat kedaulatan energi nasional, khususnya di tengah kondisi dunia yang masih "volatile" dan rentan akan krisis akibat dari pandemi COVID-19.

"Kesepakatan ini adalah kabar baik. Pemerintah Indonesia meminta dan mendukung Sinopec segera membangun proyek yang sudah direncanakan sejak lama ini," katanya.

Proyek Depo minyak berkapasitas 2,6 juta kiloliter ini sudah digagas pembangunannya sejak tahun 2012.

Peletakan batu pertama proyek ini pun sudah dilakukan pada 10 Oktober 2012 di lahan seluas 75 hektare di kawasan industri Westpoint Maritime Industrial Park, Batam.

Proyek depo minyak di Batam ini rencananya akan menghabiskan biaya investasi sebesar 841 juta dolar As atau lebih dari Rp 12,19 triliun (asumsi kurs Rp 14.509 per dollar AS). 

Baca juga: Investasi Kilang BBM Sinopec Group di Batam Macet

Ia menambahkan Kemenko Perekonomian serta BP Batam bertindak sebagai mediator dari kedua perusahaan. Intinya Kemenko akan terus mengawal proses persiapan hingga pembangunan fisik sehingga dapat segera terlaksana.

Menurutnya proyek ini sangat penting untuk mewujudkan ketahanan energi nasional serta sebagai pengungkit utama perekonomian di tengah pandemi COVID-19.

Kemenko Bidang Perekonomian berharap percepatan pembangunan proyek depo minyak akan menggerakkan aktivitas ekonomi di Batam dan sekitarnya. Ketersediaan lapangan kerja dari proyek ini juga akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau itu, demikian Suswijiono.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X