Demo di DPR, Buruh Pertanyakan Dikebutnya Pembahasan Omnibus Law

Kompas.com - 03/08/2020, 14:23 WIB
Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menentang Panja Baleg dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020.0 Dokumentasi Humas Konfederasi Serikat Pekerja IndonesiaRatusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menentang Panja Baleg dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020.0

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (3/8/2020).

Aksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi Panja Baleg DPR tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan pemerintah dan Panja Baleg yang masih ngotot membahas omnibus law, meskipun kerap ditolak.

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo Tiap Pekan

“Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa Indonesia. Tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Iqbal menegaskan, jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah melanggar undang-undang keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Ironisnya, pembahasan omnibus law tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses.

"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan,” lanjutnya.

Dalam hal ini, imbuh Iqbal, KSPI meminta agar omnibus law dihentikan pembahasannya. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam jutaan buruh.

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah Pulangkan TKA China, Mengapa?

Menurut Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96.000 orang buruh dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sedangkan buruh yang terkena PHK sudah mencapai kisaran 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan. Sementara, yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi terhadap Tim Tripartit yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X