Kompas.com - 04/08/2020, 12:51 WIB
Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Riau mengenakan masker saat mendapat giliran masuk bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, di Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah bagi PNS hingga 13 Mei 2020 karena wabah COVID-19, dan PNS disesuaikan dengan sistem kerja dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/FB Anggoro/hp. ANTARA FOTO/FB AnggoroSeorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Riau mengenakan masker saat mendapat giliran masuk bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, di Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah bagi PNS hingga 13 Mei 2020 karena wabah COVID-19, dan PNS disesuaikan dengan sistem kerja dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/FB Anggoro/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Camat bisa dikatakan sebagai salah satu pejabat yang paling sering berurusan dengan masyarakat. Terutama dalam kaitannya dengan layanan publik, sebutlah urusan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan. 

Di Indonesia, hampir seluruh administrasi kependudukan harus mendatangi kantor kecamatan. Camat sendiri adalah jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sebagai pegawai pemerintahan baik di pemerintah kota maupun kabupaten, camat berstatus PNS pemerintah daerah (pemda).

Lalu, berapa gaji camat?

Di sejumlah daerah, untuk menjadi seorang camat, setidaknya menyaratkan berasal dari golongan pangkat PNS IIId. Sementara lurah berada di golongan minimal IIIc.

Baca juga: Rincian Terbaru Daftar Gaji PNS 2020 Golongan I hingga IV

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang camat selain berstatus sebagai PNS, juga harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarat sertifikat profesi kepamongprajaan ini yang membuat banyak camat berasal dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Artinya, pejabat camat bisa ditempati PNS non-IPDN asalkan memenuhi persyaratan.

Sesuai dengan pangkat golongan PNS yang harus minimal IIId, maka besaran gaji camat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Dengan golongan IIId tersebut, gaji pokok camat setidaknya menerima gaji pokok PNS sebesar Rp 2.920.800 per bulan sampai Rp 4.797.000 yang disesuaikan dengan masa kerja atau MKG.

Baca juga: Minat Jadi Kepala Desa? Ini Besaran Gajinya

Sementara jika seorang camat status golongan PNS IV, maka besaran gaji pokok camat paling rendah sebesar Rp 3.044.300 per bulan sampai yang tertinggi Rp 5.661.700 per bulan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Whats New
Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Whats New
Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Whats New
Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Whats New
Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Whats New
Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Whats New
Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Whats New
Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Whats New
[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Membuat Mainan dari Kardus Bekas | Tips Teknik Berjalan Mendaki dan Turun Gunung

[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Membuat Mainan dari Kardus Bekas | Tips Teknik Berjalan Mendaki dan Turun Gunung

Rilis
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Naik KA Jarak Jauh dan KA Lokal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Naik KA Jarak Jauh dan KA Lokal

Whats New
PPKM Diperpanjang Lagi, Bioskop CGV Rambah Layanan Pesan Antar Makanan

PPKM Diperpanjang Lagi, Bioskop CGV Rambah Layanan Pesan Antar Makanan

Whats New
Beredar Foto Bilyet Giro Rp 2 Triliun Sumbangan Akidi Tio, Apa Itu?

Beredar Foto Bilyet Giro Rp 2 Triliun Sumbangan Akidi Tio, Apa Itu?

Whats New
Hingga Akhir Juni 2021, Dana yang Dihimpun Securities Crowdfunding Lebih dari Rp 290 Miliar

Hingga Akhir Juni 2021, Dana yang Dihimpun Securities Crowdfunding Lebih dari Rp 290 Miliar

Whats New
Masuk Daftar Fortune 500, Pertamina Ungguli Tesla hingga Repsol

Masuk Daftar Fortune 500, Pertamina Ungguli Tesla hingga Repsol

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X