Setelah itu, baru lah Ombudsman RI akan bertemu dengan perwakilan Kementerian BUMN untuk membahas permasalahan ini.
“Maka kami setelah memberikan saran ke Presiden langkah berikutnya akan duduk bersama kementerian BUMN untuk melihat proses administrasi dalam proses rekrutmen ini,” ucap dia.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.
Baca juga: Lelang Rumah Murah di Bekasi, Mulai Rp 133 Juta
Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.
"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).
Baca juga: 4 Cara Akses Token Listrik Gratis untuk Agustus 2020
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.