Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Kompas.com - 04/08/2020, 16:39 WIB
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TOTO SIHONOIlustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi dengan seluruh pejabat Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia.

"Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda di seluruh Indonesia, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang," katanya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: DPR: RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Korban PHK

Sedangkan, dari data yang sudah di cleansing dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai 2,1 juta orang yang terdata by name by address.

"Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta orang sementara yang di-PHK mencapai 380.000 orang. Sementara itu, pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.000 orang," katanya.

Ida kembali mengungkapkan, pandemi virus corona juga menyebabkan tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya juga berimbas kepada para pekerja.

Terutama yang berada di 4 sektor utama perekonomian Indonesia yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.

Oleh sebab itu, salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan adalah melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Baca juga: Kena PHK? Begini Caranya agar Tetap Bertahan

Data sampai saat ini menunjukkan, realisasi dana dekonsentrasi baru mencapai Rp 39 miliar atau 34 persen dari pagu Rp 114,9 miliar, sedangkan realisasi dana tugas pembantuan baru mencapai Rp 409 juta atau 1 persen dari pagu Rp 40 miliar.

Bentuk kegiatan dari dua mekanisme ini sangat bervariasi, mulai dengan pelatihan dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hingga perlindungan dan pengawasan bagi pekerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Whats New
Cari Informasi soal BLT UMKM? Ini Call Center dan Nomor WhatsApp yang Bisa Dihubungi

Cari Informasi soal BLT UMKM? Ini Call Center dan Nomor WhatsApp yang Bisa Dihubungi

Whats New
Ada Diskon PPnBM dan PPN, BRI Optimistis Kredit Tumbuh 6-7 Persen

Ada Diskon PPnBM dan PPN, BRI Optimistis Kredit Tumbuh 6-7 Persen

Whats New
Kepala BKPM Bilang, Izin Pabrik Miras Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Kepala BKPM Bilang, Izin Pabrik Miras Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Whats New
Menkop Nilai Masih Ada Disparitas Tinggi antara Pelaku UMKM dan Usaha Besar

Menkop Nilai Masih Ada Disparitas Tinggi antara Pelaku UMKM dan Usaha Besar

Whats New
IHSG Berpeluang Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Berpeluang Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Earn Smart
Relaksasi PPnBM, Napas Baru Industri Otomotif

Relaksasi PPnBM, Napas Baru Industri Otomotif

Whats New
Siapa yang Bujuk Jokowi Buka Investasi Miras?

Siapa yang Bujuk Jokowi Buka Investasi Miras?

Whats New
Biaya Listrik Energi Terbarukan Kian Murah, PLN Hentikan Kontrak Proyek PLTU

Biaya Listrik Energi Terbarukan Kian Murah, PLN Hentikan Kontrak Proyek PLTU

Whats New
Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Whats New
Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X