Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Motif Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Remunerasi hingga Politik Balas Budi

Kompas.com - 04/08/2020, 18:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang membuat adanya fenomena rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awalnya, kata Alamsyah, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota Polri/TNI merangkap jabatan di BUMN karena permasalahan remunerasi.

Sebab, ada sejumlah keluhan dari para pejabat di kementerian maupun instansi yang menilai gaji yang diterimanya terlalu kecil.

Baca juga: Surati Presiden, Ombudsman Minta Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Dicopot

“Pada saat itu mungkin ada pragmatisme dari pemerintah membiarkan beberapa dari pejabat tersebut rangkap jabatan sambil remunerasi diperbaiki. Namun kebiasaan ini terlalu enak dan berlanjut terus,” ujar Alamsyah dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020).

Namun, lanjut Alamsyah, setelah beberapa instansi dan kementerian menaikan remunerasi para pejabatnya, tetap saja didapati masih ada pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

“Sehingga boleh dibilang motifnya bergeser menjadi menurut saya sudah tidak adil dibandingkan pejabat-pejabat lain yang tidak rangkap jabatan. Jadi motifnya lebih selfish, ada keinginan untuk menambah income dengan cara yang berlebihan,” kata Alamsyah.

Tak hanya itu, kata Alamsyah, ditemukan juga adanya motif politik balas budi dalam penunjukan komisaris di BUMN.

Baca juga: Ombudsman: Pergantian Komisaris BUMN oleh Erick Thohir Ada yang Tabrak Aturan

“Yang tadinya argumen politik misi, mengawal misi pelayanan publik di BUMN, berubah menjadi politik balas budi dan ini mencemaskan menurut Ombudsman. Motif ini bisa berkembang kemana-mana nanti sebelum menjadi kanker kami berharap agar dilakukan limitasi,” ucap dia.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Whats New
ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

Whats New
Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga 'Outsourcing' Jadi Karyawan

Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga "Outsourcing" Jadi Karyawan

Rilis
Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan 'Take Over' Rumah

Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan "Take Over" Rumah

Rilis
Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun 'Master Plan' Kawasan Industri

Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun "Master Plan" Kawasan Industri

Rilis
Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Whats New
Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Whats New
Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Whats New
Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Whats New
Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Whats New
Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Whats New
Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+