Kepala BKPM Geregetan Izin Amdal Jadi Lahan Bancakan Oknum

Kompas.com - 04/08/2020, 20:31 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) banyak yang "berhantu" alias menjadi ladang bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk menarik keuntungan pribadi.

Bahlil bercerita mengenai investasi perkebunan senilai Rp 600 juta di lahan seluas 3.000 meter persegi yang harus direcoki dengan urusan perizinan Amdal, hingga menghabiskan biaya Rp 1 miliar.

" Amdal ini wajib, tapi kadang dibuat-buat juga. Contoh, investasi cuma 3.000 meter persegi, bikin kebun, cuma Rp 600 juta, tapi biaya amdal bisa Rp 1 miliar. Di mana itu uang habis? Di kabupaten, kota, polisi hutan, itu hantu itu mainnya," ucap Bahlil dilansir dari Antara, Selasa (4/8/2020).

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya mendukung agar RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa segera diselesaikan. Ia mengatakan dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu, aturan mengenai amdal bukannya tidak ada, tapi disyaratkan dalam konteks perlindungan lingkungan.

Baca juga: Kepala BKPM: Lewat Omnibus Law, Izin UMKM Selembar Saja Selesai

Untuk usaha kelas menengah, lanjut dia, ada ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sementara untuk usaha kelas besar tetap membutuhkan amdal, tapi dengan syarat yang tidak dibuat rumit.

"Kalau terlalu banyak dibuat ribet, itu enggak akan selesai-selesai apa yang jadi kepentingan pengusaha," ujar Bahlil.

Mantan Ketua Hipmi ini menambahkan, dalam konteks RUU Cipta Kerja, ia berharap akan ada kemudahan bagi investor mengurus perizinan di daerah.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengaku pengurusan perizinan lokasi di pemerintah daerah bisa memakan waktu hingga tahun dan belum tentu keluar izinnya. Demikian pula dalam hal pengurusan izin di kementerian/lembaga.

Baca juga: Kapan Vaksin Corona Tersedia di Indonesia? Ini Kata Pemerintah

"Maka sudah betul menurut saya kalau dalam Omnibus Law kalau izin ini semua ditarik dulu ke Presiden. Setelah itu izin dikembalikan ke gubernur, bupati, walikota, menteri, dan kepala badan, disertai dengan aturan main. Selama ini enggak ada aturan main. Supaya jangan lagi kita terhalang-halangi," kata Bahlil.

Bahlil berujar, pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan pukulan telak terhadap perekonomian global. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya potensi investasi baru khususnya penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) di berbagai negara.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X